Atasi Polusi, Heru Budi Minta BNPB Modifikasi Cuaca Datangkan Hujan di Jakarta

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendatangkan hujan di Jakarta.

Hal ini diungkapkan dalam surat permohonan yang dilayangkan Heru kepada Kepala BNPB Suharyanto pada Rabu, 16 Agustus lalu. Heru berharap BNPB bisa menjalankan operasi modifikasi cuaca ini pada tanggal 19 hingga 21 Agustus kemarin.

"Kami mohon agar pada tanggal 19-21 Agustus 2023 sesuai analisis BMKG, dapat dilakukan upaya teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan pembiayaan sepenuhnya berasal dari dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," tulis Heru dalam surat yang dikutip pada Selasa, 22 Agustus.

Dalam surat tersebut, Heru menjelaskan indeks kualitas udara (AQI) di Provinsi DKI Jakarta, contohnya pada pada tanggal 13 Agustus 2023 berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Sementara, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari Senin, 14 Agustus, perlu adanya upaya mengurangi polusi udara di Provinsi DKI Jakarta salah satunya dengan rekayasa cuaca.

"Perbaikan kualitas udara sebagaimana arahan Bapak Presiden juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023," ungkap Heru.

Dalam rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek, Jokowi mengeluarkan sejumlah istruksi. Di antaranya adalah:

1. Kerja hybrid

Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, disadur dari Antara.

2. Rekayasa cuaca

Menurut Jokowi, penyebab polusi DKI Jakarta di antaranya kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi, dan aktivitas industri.

Oleh sebab itu, Jokowi mengintruksikan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi meminta adanya rekayasa cuaca untuk memancing hujan.

"Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek," tutur Jokowi.

3. Pembatasan emisi

Selanjutnya, Jokowi memerintahkan percepatan penerapan pembatasan emisi. Intruksi tersebut langsung direspon oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Budi mengatakan, Pemprov DKI bakal mendorong peralihan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Heru ingin kendaraan cc tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98.

"Misalnya, 2.400 cc itu harus Pertamax Turbo ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu," kata Heru.

4. Minta warga gunakan transportasi massal

Jokowi menuturkan, solusi jangka menengah yang dapat dijalankan adalah dengan mengurangi kendaraan berbasis fosil. Terkait hal ini, Jokowi mengimbau warga untuk lebih memilih kendaraan massal.

"Dalam jangka menengah konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan," ucap Jokowi

5. Pengawasan PLTU

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik tenaga uap di sekitar Jabodetabek.

Asal tau saja, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen.

Selain menyebabkan polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.

6. Memperbanyak ruang terbuka hijau

Terakhir, Jokowi meminta penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta. Terkait hal ini, Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI Jakarta mengklaim bahwa pihaknya sudah menambah ruang terbuka hijau sejak akhir 2022.

"Dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216 ribu pohon minimal 3 meter," tutur Heru.