Deb Haaland, Sejarah Suku Indian di Kabinet Amerika dan Sederet PR yang Menanti

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pribumi dari suku asli Amerika Serikat menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan. Ia adalah Deb Haaland yang dikukuhkan pada Senin 15 Maret. 

Melalui pemungutan suara yang ketat, anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat Negara Bagian New Mexico ini terpilih dengan suara 51-40, termasuk dukungan dari Senator Partai Republik Carolina Selatan Lindsey Graham, Senator Alaska Lisa Murkowski dan Dan Sullivan dan Senator Maine Susan Collins.

Menjadi salah satu dari dua wanita pribumi Amerika pertama yang menjadi anggota Kongres di tahun 2018, Ia sempat mendapat 'omelan' dari Senator Partai Republik, setelah ikut dalam protes pipa hingga dukungan terhadap resolusi iklim.

Lahir di Winslow, Arizona pada 2 Desember 1960, Haaland yang merupakan keturunan Suku Indian dari Suku Laguna Pueblo bangga menyebut dirinya sebagai generasi ke-35 New Mexico, melansir Euronews. 

Ayahnya merupakan pekerja kereta api di Winslow. Sementara, ayahnya adalah seorang Marinir yang dihormati dan ibunya bertugas di Angkatan Laut. Kemudian sebagai orang dewasa, Haaland berjuang sebagai ibu tunggal, pernah harus mengajukan kupon makanan untuk meletakkan makanan di atas meja untuk anak-anaknya.

Pekerjaan rumah

Sebagai menteri dalam negeri, Deb Haaland memiliki sederet pekerjaan rumah untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Kabinet Joe Biden. Misalnya, ia akan mengawasi kebijakan penggunaan 500 juta hektar tanah federal dan kesukuan. Ia pun akan menjembatani hubungan Pemerintah As dengan 574 suku yang diakui secara federal.

"Penunjukannya mengirimkan sinyal kepada pemuda pribumi Amerika. Dia adalah perwujudan dari pepatah lama bahwa jika Anda melihatnya, Anda bisa melakukannya,” kata Senator Demokrat New Mexico Ben Ray Lujan, yang memimpin Senat selama pemungutan suara, melansir Reuters.

Sidang pemungutan suaranya menarik perhatian pribumi Amerika Serikat. Keterilihannya diharapkan mendorong pemerintah federal untuk lebih sering berkonsultasi dengan suku-suku, mengenai masalah perlindungan lingkungan hingga kepolisian. 

“Bagi saya, masalah lingkungan ini terkait dengan kedaulatan suku. Di bawah arahannya, saya pikir ada potensi untuk mengatasi rasisme lingkungan, ”kata Majerle Lister, pribumi mahasiswa pascasarjana.

Sementara, mahasiswi pribumi dari Universitas New Mexico Alysia Coriz mengatakan, keterpilihan Haaland merupakan pengingat akan tantangan yang dihadapi wanita pribumi di komunitas mereka sendiri. 

Bagi mahasiswa universitas New Mexico dan pengurus komunitas Alysia Coriz, seorang Kewa Pueblo berusia 24 tahun, kebangkitan Haaland adalah pengingat akan tantangan yang dihadapi wanita Pribumi dalam komunitas mereka sendiri.

“Agar para wanita Pueblo kami dapat meningkatkan potensi mereka dan melampauinya, mereka harus melihat ke luar,” tutur Coriz.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan, penunjukan Haaland akan membantu memperbaiki hubungan antara Departemen Dalam Negeri dan negara-negara kesukuan yang telah diperlakukan tidak adil sebelumnya.

"Mengingat hubungan yang panjang dan bermasalah antara pemerintah federal dan negara-negara suku, kenaikan Haaland ke puncak Departemen Dalam Negeri adalah momen yang sangat penting bagi Amerika," kata Schumer sebelum pemungutan suara.

Terpisah, Direktur Proyek Harvard untuk Pembangunan Ekonomi Indian Amerika Megan Hill mengatakan, Haaland sekarang harus menangani banyak tuntutan yang tak mudah, menghadapi ekspektasi besar karena sifat bersejarah penunjukannya.

“Sementara dia akan memiliki kekuasaan pengambilan keputusan tingkat kabinet, dia akan menghadapi persaingan kepentingan dari melindungi lingkungan dan meningkatkan prioritas Pribumi untuk mengelola permintaan dari minyak besar dan penyangkal perubahan iklim,” tuturnya.

Jelang konfirmasi, Haaland berjanji untuk 'bersikap keras' terhadap semua orang Amerika, bersumpah untuk memajukan kebijakan untuk mengatasi emisi gas rumah kaca, di mana sekitar 25 persen emisi berasal dari pembakaran bahan bakar yang diekstraksi dari tanah dan perairan umum.

November tahun lalu Ia mengatakan, ingin mempercepat proyek energi terbarukan, melestarikan 30% lahan dan perairan publik pada tahun 2030 dan melindungi situs yang lebih sensitif secara budaya dan ekologis.