Ketua DPRD DKI Bantah Ikut Bermain dalam Korupsi Lahan Sarana Jaya: Saya Cuma Pegang Palu
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi membantah dirinya terlibat dalam pengadaan lahan yang diduga dikorupsi oleh Dirut nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan. Sebab, Prasetyo yang menyetujui anggaran tersebut.
"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Senin, 15 Maret.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DKI, Prasetyo mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan Sarana Jaya. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai eksekutif.
Sementara, pembahasan anggaran berada dalam tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) DKI dan Banggar DPRD. Kemudian, Prasetyo disebut berperan besar dalam realisasi penganggaran bermasalah tersebut.
"Pengesahan itu ada di tangannya BUMD, eksekutif. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu. Itu juga (pengajuan) anggaran tahun 2018. Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap gak enak. Ngeri-ngeri sedap," ujar dia.
Oleh sebab itu, Prasetyo menilai orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengesahan anggaran tanah yang diduga dikorupsi ini adalah Anies Baswedan.
"Yang bertanggung jawab ya gubernur. Makanya, tadi saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub DKI tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP nol rupiah?" cecarnya.
Baca juga:
- MAKI Ancam Gugat di Praperadilan Kasus Korupsi Pengadaan Tanah DKI, KPK: Silakan, Kami Siap Hadapi
- KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di DKI
- Denny Siregar Sindir Anies Pura-pura Tak Tahu Proyek Rumah DP Rp0, Dibalas Netizen: Ngapain Saja jadi Gubernur?
- Pengadaan Lahan Rumah DP Rp0 Diketahui Anies? Wagub Riza: Kami Tak Tahu Teknisnya
Hari ini Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menggelar rapat secara tertutup. Rapat digelar sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, DPRD mengevaluasi penyerapan penyertaan modal daerah (PMD) BUMD ini hingga mencecar isu dugaan korupsi Dirut nonaktif Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan.
Sebelumnya, koran Tempo memberitakan bahwa Prasetyo disebut-sebut berperan mengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Sarana Jaya. Disebutkan, saat 14 November Sarana Jaya mendapat PMD sebesae Rp285 miliar. Namun, dalam rapat selanjutnya yang dipimpin oleh Prasetyo, PMD Sarana Jaya dinaikkan menjadi Rp1,285 triliun.