Yordania dan Mesir Minta Israel Patuhi Resolusi DK PBB Tentang Gaza atau akan Menjadi Negara Paria
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan mitranya dari Yordania Ayman Safadi mendesak Israel untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait rencana untuk mengakhiri perang di Gaza.
Berbicara dalam konferensi pers bersama di Yordania pada Hari Selasa, Menlu Safadi mengatakan kredibilitas hukum internasional dipertaruhkan jika Israel menolak untuk mematuhi resolusi tersebut.
"Selama Israel terus melakukan agresi, Israel akan semakin menjadi negara paria," tambah Menlu Safadi, melansir Reuters 12 Juni.
Sementara Menlu Shoukry menyatakan, resolusi Dewan Keamanan adalah hal yang "wajib dan harus dihormati".
Diketahui, Dewan Keamanan PBB pada Hari Senin mendukung proposal yang digariskan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Resolusi tersebut disambut baik oleh Hamas dan saingannya Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas. Namun, mediator Qatar dan Mesir belum menerima balasan resmi dari Hamas atau Israel atas proposal gencatan senjata yang didukung PBB, seorang pejabat yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters.
Sementara itu dalam konferensi pers yang sama, kepala bantuan PBB Martin Griffith mengatakan situasi di Kota Rafah, Gaza selatan telah berubah menjadi "mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang diperkirakan".
Baca juga:
- Investigasi AS Tidak Temukan Bukti Pelanggaran HAM, Brigade Azov Ukraina Bisa Gunakan Senjata Amerika
- PBB Sebut Kematian Warga Sipil dalam Operasi Pembebasan Sandera Israel Bisa Dianggap Kejahatan Perang
- Jalani Pemulihan Usai Serangan, PM Denmark Frederiksen Peringatkan Meningkatnya Agresi di Muka Umum
- Presiden Malawi Umumkan Wapres Chilima Tewas dalam Kecelakaan Pesawat
Griffith menambahkan, jika tuduhan bahwa dermaga Gaza milik Amerika Serikat digunakan dalam operasi militer Israel di Rafah benar, "itu sangat memprihatinkan".
Konferensi pers bersama tersebut berlangsung tak lama setelah konferensi internasional yang membahas tanggapan kemanusiaan terhadap Gaza berakhir di Yordania.
Menteri Luar Negeri Yordania mengatakan konferensi tersebut mendesak pembukaan perlintasan perbatasan di Gaza, dengan mengatakan bahwa rintangan yang dibuat oleh Israel merupakan "pelanggaran hukum internasional".