Sssttt, DPRD DKI Rapat Tertutup Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP Rp0, Alasannya Agar Sarana Jaya Terbuka
JAKARTA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menggelar rapat secara tertutup hari ini. Rapat digelar sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menyebut pihaknya akan mengevaluasi penyerapan penyertaan modal daerah (PMD) BUMD ini hingga mencecar isu dugaan korupsi Dirut nonaktif Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan.
"Pertama, evaluasi penyerapan anggaran. Kedua, rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga, isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini, soal Pak Yoory," ujar Aziz saat dihubungi, Senin, 15 Maret.
Baca juga:
- Ternyata, Anies Sudah Sejak Lama Ubah Syarat Penghasilan Pemilik Rumah DP Rp0 dari Rp7 Juta Jadi Rp14 Juta
- Kritik Target Rumah DP Rp0, Faldo PSI Sindir Anies Bak Nawar Harga Mukena di Tanah Abang
- Dapat Dukungan Wagub Emil Dardak, Bupati Trenggalek Minta Gubernur Khofifah Kaji Ulang Izin Tambang Emas
- Netizen Tanya Akun Instagram Selvi Ananda, Mas Gibran Menjawab: @lalalalisa_m
Ketika menggelar rapat bersama jajaran Pemprov DKI, DPRD biasanya membiarkan agenda rapat terbuka untuk umum. Namun, khusus rapat ini digelar secara tertutup agar Sarana Jaya bisa menjelaskan secara gamblang persoalan yang terjadi.
"Rapat tertutup agar mereka terbuka bicara dengan dewan. Sebab, kalau rapat terbuka (untuk umum), biasanya isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menegaskan, pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur belum ditetapkan menjadi lahan program pembangunan rumah Dp Rp0.
Katanya, lahan dibeli untuk menjalankan program bank tanah. Oleh sebab itu, Komisi B DPRD DKI akan mempertanyakan peruntukan lahan yang diduga dikorupsi tersebut.
"Dari kejadian yang kemarin, kita akan tanya peruntukan tanahnya apa. Berarti itu kan enggak jadi dibeli karena lahannya sudah dibatalkan. Kami akan tanya kalau ini dibatalkan, mengganggu atau enggak terhadap program DP nol rupiah," jelas Aziz.