Ternyata Anies Ingin Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Rp0 dari 232 Ribu Jadi 10 Ribu Unit

JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI membeberkan isi perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 terkait target pembangunan unit rumah DP Rp0.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas target pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami), dari awalnya 232.214 unit menjadi 10.460 unit.

"Di draft (usulan) perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," kata Eneng dalam keterangannya, Jumat, 12 Maret.

Selain itu, Anies mengubah kriteria penghasilan keluarga yang bisa memiliki unit rumah DP Rp0. Dalam RPJMD 2017-2022 awal, rusunami bisa diikuti oleh keluarga yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan. 

Sedangkan dalam perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp14,8 juta per bulan. Eneng menyebut Pemprov DKI belum menjelaskan alasan kenaikan nominal penghasilan tertinggi kepada warga yang bisa menikmati rumah tanpa down payment (DP) tersebut.

"Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadiRp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit," ujar Eneng.

"Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?" cecarnya.

Sebagai informasi, pengadaan lahan rumah DP Rp0 tengah menjadi masalah. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dirut nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian lahan Rumah DP Rp0.

Anies Baswedan mendengar kabar ini sejak Jumat, 5 Maret. Tanpa tunggu lama, ia menonaktifkan Yoory Pinontoan dari jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi.

Namun, ternyata Anies tetap akan melanjutkan pembangunan program kepemilikan rumah dengan nama Solusi Rumah Warga (Samawa) tersebut.

"Ya tetap lanjut, kan enggak ada masalah. Program itu kan tidak tergantung orang di situ. Tetap jalan. Program enggak terganggu," sebut dia.

Bahkan, kata dia, pengadaan lahan untuk rumah murah terus berjalan. Hanya saja, pengadaan lahan belum dilakukan karena menunggu anggaran cair. "Iya ada lagi, tapi penyertaan modal daerahnya belum cair, masih dalam proses. Lokasinya yang tahu persis di Sarana Jaya," ujar Riyadi.