Sri Mulyani Terpaksa Copot 'Saingan' Bos BCA alias 'Orang Terkaya' di Indonesia: Tugasnya Sangat Berat
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jabatan eselon I Kementerian Keuangan. Salah satu jabatan yang dirotasi, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang sebelumnya ditempati Isa Rachmatarwata digantikan oleh Rionald Silaban.
Saat pelantikan eselon I yang baru, Sri Mulyani mengaku terpaksa harus mengganti Isa Rachmatarwata dari status orang terkaya se-Indonesia.
"Untuk Dirjen Kekayaan Negara, saya berterima kasih kepada Pak Isa dan sudah terlanjur terkenal sebagai 'orang terkaya' di Indonesia hari ini terpaksa diganti statusnya oleh Pak Rio sebagai orang terkaya di Indonesia," tuturnya saat Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu, Jumat, 12 Maret.
Sri Mulyani mengatakan Isa terkenal sebagai orang terkaya di Indonesia, karena tugasnya mengelola kekayaan negara yang senilai Rp10.000 triliun. Namun, hari ini Isa dirotasi dan dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Baca juga:
- Isa, si Orang 'Paling Tajir' di Indonesia Versi Sri Mulyani Hanya Punya Harta Rp9,6 Miliar
- Isa si Orang 'Paling Tajir' yang Pegang Harta Rp10.000 Triliun, Duo Hartono Bos BCA sih Lewat
- Askolani Ditunjuk Sri Mulyani Jadi Dirjen Bea Cukai Gantikan Heru Pambudi
- Siapa yang Bebannya Paling Berat saat Pandemi Menurut Sri Mulyani? Jawabannya: Perempuan!
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan tugas sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sangatlah berat, karena harus menjadikan barang milik negara dan sumber kekayaan negara lainnya menjadi aset yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
"Tugas sebagai Direktur Jenderal kekayaan negara merupakan salah satu motor reformasi mengelola kekayaan negara, tidak sekadar sebagai administrator namun sebagai aset manajer. Prinsip untuk memanfaatkan the highest and the best use and value dalam pemanfaatan BMN harus terus diterapkan secara sistematis," ujarnya.
Menurut Sri, salah satu indikator suatu peradaban dan perekonomian negara maju adalah aset negaranya mampu bekerja keras dan efektif berkontribusi bagi penerimaan negara.
"Kekayaan negara adalah suatu pilar yang harus semakin aktif dan efektif sebagai tools dari fiscal policy kita," tuturnya.