Peringatan PDIP: RUU Kementerian Negara Jangan untuk Bagi-bagi Kue
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negeri jangan sampai digunakan untuk membagi kue di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jangan sampai terjadi penyakit birokrasi, empire building syndrome.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait revisi UU Kementerian Negara yang sedang digodok di DPR RI.
“PDIP memberikan warning, memberikan masukan jangan lah terjadi misalnya RUU Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” kata Djarot kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei.
Djarot menjelaskan empire building syndrome yang berarti membangun kerajaan harus dihindari. Sebab, praktik ini bisa menimbulkan berbagai akses negatif yang salah satunya, ego sektoral hingga tumpang tindih.
“Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme kolusi dan korupsi," ungkapnya.
Revisi UU Kementerian Negara disebut Djarot seharusnya mengedepankan efektivitas dan efesiensi. Jangan sampai jumlah anggaran bertambah gara-gara wacana penambahan kementerian tersebut, kata Djarot.
“Pemerintah bertambah Kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini,” tegasnya.
Baca juga:
Djarot mengaku kaget revisi UU Kementerian Negara akhirnya disetujui jadi RUU inisiatif DPR RI. Tapi, PDIP bukan berarti begitu saja memberikan lampu hijau.
“Kita sudah memberikan warning. Kita lagi menghadapi persoalan-persoalan serius seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, utang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus menerus yang ini juga membutuhkan penanganan serius,” ungkap eks Gubernur DKI Jakarta itu.
“Dan tentu ini menggunakan anggaran dan seharusnya pemerintah fokus ke situ,” pungkas Djarot.