Eksklusif, Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan Minta Polisi Terus Berbenah dan Tingkatkan Profesionalisme  

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian terus meningkat. Oleh karena itu, kata Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), polisi harus selalu berbenah dan meningkatkan profesionalisme. Soal gaji yang belum sesuai harapan tidak bisa menjadi pemakluman untuk tidak bekerja dengan baik dan profesional.

***

Keputusan seseorang untuk menjadi aparat kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia), atau ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pengabdian pada negara. Hal ini, kata Edi Hasibuan, perlu diapresiasi. Di sisi lain, permintaan atau tuntutan publik juga harus didengarkan mengenai keinginan agar polisi memberikan layanan yang terbaik.

“Pelayanan Polri kepada masyarakat diharapkan bisa lebih baik dari waktu ke waktu, tugas Polri juga harus semakin baik. Karena masyarakat sekarang pintar, saat polisi tidak bekerja baik, masyarakat akan mengkritisi. Medsos menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan kritik masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat, lanjut Edi Saputra Hasibuan, bukannya tidak boleh memberikan kritik atau masukan. Namun, hal itu harus memiliki landasan yang kuat agar tidak sebatas tuduhan yang bernuansa fitnah. Salah satu kritikan yang amat menyita perhatian adalah tudingan polisi tidak netral jelang pilpres dan pileg 2024. Kasus ini memang sudah dihentikan, namun ada pelajaran yang bisa dipetik. “Pelajaran yang bisa dipetik kepada siapa pun harus berhati-hati menyampaikan kritikan, kalau ada dan punya dasar yang kuat silakan. Tapi kalau tidak punya dasar atau bukti, artinya yang disampaikan adalah fitnah,” tegas Edi.

Selain itu, peran polisi dan penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi juga menjadi perhatian publik setelah terjadi ketegangan antara Polri dan KPK. “Idealnya kedua lembaga ini bersinergi sebagai lembaga penegak hukum. Bukan berseteru satu sama lain, itu tidak perlu terjadi. Kami memang sempat mengamati ketegangan yang terjadi di kedua lembaga ini. Soalnya kalau kedua lembaga ini berseteru, para koruptor yang tertawa. Seharusnya energi yang ada dipergunakan untuk memberantas korupsi, bukan untuk bertikai,” kata Edi Saputra Hasibuan kepada Iqbal Irsyad, Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Medianto saat berkunjung ke kantor VOI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Inilah petikan selengkapnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyatakan idealnya Polri dan KPK harus bersinergi atasi korupsi. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Sebagai lembaga kajian yang khusus fokus pada institusi kepolisian, bagaimana Lemkapi mengamati POLRI, apa saja problem krusial yang dihadapi?

Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya jelaskan dulu bahwa Lemkapi itu adalah sebuah lembaga yang berisi gabungan antara pengamat kepolisian dan akademisi. Jadi lembaga ini diisi oleh akdemisi dan dosen, tugas utama kami melakukan kajian terhadap kinerja kepolisian Republik Indonesia.

Pelayanan Polri kepada masyarakat diharapkan bisa lebih baik dari waktu ke waktu, tugas Polri juga harus semakin baik. Karena masyarakat sekarang pintar, saat polisi tidak bekerja baik, masyarakat akan mengkritisi. Medsos menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan kritik masyarakat.

Dalam riset yang kami lakukan, yang kerap menjadi keluhan masyarakat adalah pelayanan reserse. Saat saya bertugas sebagai anggota Kompolnas, hampir 80 persen keluhan masyarakat itu pada pelayanan reserse. Ada yang merasa kurang adil, ada yang merasa polisi kurang cepat dalam merespon laporan. 

Tidak mudah memberikan pelayanan yang memuaskan semua orang, bagaimana menghadapi hal seperti ini?

Memang hal ini tidak mudah, karena adil untuk pihak yang satu, menurut pihak yang lain tidak. Dalam konteks pelayanan di reserse itu yang satu adalah pelapor, sedangkan yang lainnya terlapor. Adil untuk pelapor belum tentu adil untuk terlapor, dan juga sebaliknya.

Dari contoh kasus yang anda paparkan tadi, skala prioritasnya apa yang harus dilakukan polisi?

Memang tidak mudah untuk memuaskan semua. Yang harus dilakukan adalah adanya kepastian hukum. Pihak yang diuntungkan akan mengatakan polisi profesional. Namun sebaliknya yang dirugikan akan bilang polisi tidak adil. Inilah posisi sulit polisi menghadapi dua kutub yang berbeda.

Sebelum pilpres dan pileg 2024, tudingan bahwa polisi tidak netral mengemuka, bagaimana Anda melihat realitas ini?

Dalam konteks ini saya lihat ada dua pandangan yang berbeda, yang satu memandang polisi tidak netral dan yang satunya sebaliknya. Presiden Jokowi sudah pula menanggapi soal ini, jika ada bukti soal ketidaknetralan polisi akan diambil tindakan.

Yang banyak ternyata soal ini, masyarakat tidak memiliki bukti soal tudingannya, jadi cuma omong saja. Kalau tidak ada bukti bagaimana mau mengambil tindakan. Sebelum pemilu, polisi juga sudah memberikan pernyataan tegas kalau mereka profesional, netral dan akan memberikan pelayanan yang terbaik saat pemilu berlangsung.

Jika Polri dan KPK berseteru, kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, koruptor akan tertawa. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Salah seorang tim sukses paslon yang menuding polisi tidak netral sempat menjadi perhatian banyak pihak, bagaimana Anda melihatnya? 

Persoalanya dia ini adalah tim sukses paslon nomor 3, namun di sisi lain dia juga seorang wartawan. Kita harus lihat dalam posisi apa dia bicara. Kalau sebagai jubir paslon, berarti politis sifatnya. Kalau dia dalam posisi bukan sebagai jubir saya kira tidak akan sepelik ini persoalannya.

Soalnya tudingan tentang polisi tidak netral itu serius, itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai institusi negara. Dampaknya akan besar, karena menyangkut profesionalisme.

Sekarang kasusnya sudah dihentikan, apa pelajaran yang bisa dipetik dari persoalan ini?

Pelajaran yang bisa dipetik kepada siapa pun harus berhati-hati menyampaikan kritikan, kalau ada dan punya dasar yang kuat silahkan. Tapi kalau tidak punya dasar atau bukti, artinya yang disampaikan adalah fitnah. Itu berbahaya sekali. Ini saya kira pelajaran yang bisa dipetik adalah hati-hati menyampaikan kritik, apalagi kalau tidak punya bukti.

Soal ketegangan yang sempat terjadi antara KPK dan POLRI, idealnya bagaimana hubungan kedua lembaga penegak hukum ini dalam upaya memerangi korupsi?

Idealnya kedua lembaga ini bersinergi sebagai lembaga penegak hukum. Bukan berseteru satu sama lain, itu tidak perlu terjadi. Kami memang sempat mengamati ketegangan yang terjadi di kedua lembaga ini. Soalnya kalau kedua lembaga ini berseteru, para koruptor yang tertawa. Mestinya energi yang ada dipergunakan untuk memberantas korupsi, bukan untuk bertikai satu sama lain. 

Banyak sekali anggota Polri yang diperbantukan di KPK, jumlahnya sekitar 100 orang. Sinergitas antara lembaga penegak hukum ini harus terjadi, saling melengkapi dan mendukung, bukan sebaliknya.

Jadi tidak ada pilihan harus kerja sama?

Ya, saya dan kami semua dari Lemkapi dan semua elemen bangsa amat mengharapkan terjal kerja sama antara Polri dan KPK dalam pemberantas korupsi.

Peran polisi belakangan tak hanya dalam bidang kamtibmas, kita lihat juga perannya dalam Satgas Ketahanan Pangan dan pengawasan pemalsuan BBM, dll., sejauh ini apakah peran ini efektif?

Ini adalah bagian tugas dari polisi melakukan pengawasan dalam bidang perekonomian. Saat polisi tidak melakukan tugasnya harga agar melambung, pemalsuan terjadi di mana-mana. Di sinilah peran Polri dibutuhkan untuk membantu masyarakat, karena polisi itu pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Kalau tugas ini tidak dilaksanakan masyarakat akan menjadi korban.

Tempo hari Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Polri untuk melakukan pengasawan pada TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Tidak semua orang bisa dikirim ke luar negeri untuk bekerja, harus memenuhi proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Masyarakat sekarang mengharapkan kehadiran polisi?

Polisi tidak boleh tidur karena mereka dibutuhkan kehadirannya untuk menolong masyarakat. Yang diharapkan masyarakat adalah penindakan yang cepat dan menegakan hukum. Belum lama ini kami melakukan pengamanan di berbagai Polda menyita ratusan kilogram sabu yang siap didistribusikan, apa yang terjadi kalau semua itu terdistribusi ke berbagai daerah. Polri harus melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, jangan biarkan masyarakat terpapar narkoba.

Makin maju perkembangan teknologi ragam kejahatan pun berkembang? Persoalannya percepatan perkembanan teknologi tidak diikuti dengan regulasi yang mendukung, bagaimana mengatasi kesenjangan ini?

Polri harus mengantisipasi kemajuan teknologi. Di Mabes Polri ada Direktorat Cyber di level Polda juga ada divisi yang sama, tugasnya mengamati kejahatan-kejahatan baru dalam bidang teknologi. Agar kasus kejahatan cyber ini tidak meresahkan masyarakat. Kita berharap legislatif sebagai pembuat UU bisa punya skala prioritas untuk membuat perangkat hukum yang dibutuhkan dalam menangani kejahatan cyber ini.

Tidak ada alasan bagi polisi untuk diam saat menemukan suatu yang baru seperti perkembangan artificial intelligent (AI) yang sekarang marak. Polisi harus merespons cepat dan mengambil tindakan agar kejahatan yang menggunakan AI bisa diantisipasi dan masyarakat merasa aman.

Untuk saat ini menurut pengamatan Anda apakah polisi kita sudah sejahtera?

Menjadi polisi itu adalah pengabdian pada negara, meski gajinya mungkin belum seperti yang diinginkan tidak ada alasan untuk berbuat yang tidak baik. Masyarakat mengharapkan polisi bertugas secara profesional dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau gajinya masih kurang, saya kira ini adalah tugas pemerintah dan pemimpin negara untuk memperbaikinya.

Gaji anggota Polri yang baru itu sekitar 2 juta, ditambah tunjangan bisa dia terima sekitar 4 juta sebulan. Kalau dia berkeluarga saya kira ini sudah tidak cukup. Ini kan lebih rendah dari UMR di Jakarta. Saya kira bukan hanya Polri, TNI dan ASN lain juga harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi sekali lagi meski gajinya belum sesuai harapan tidak boleh berbuat yang menyimpang, semua sudah ada aturannya.

Animo pemuda Indonesia untuk masuk menjadi anggota Polri apakah masih tinggi?

Pengamatan saya animo itu masih tinggi. Di salah satu Polda dibutuhkan sekitar 150 orang, tapi yang daftar bisa sampai 4.000 orang. Ini banyak sekali yang berminat. Jika dibandingkan, animo masuk Polri lebih tinggi daripada masuk TNI. Saya tidak tahu mengapa begitu. Ini tantangan agar ke depan polisi bisa lebih baik lagi. Jangan juga animo yang tinggi ini digunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

Apa saran Anda agar Polri bisa makin baik ke depan?

Polisi harus meningkatkan profesionalisme, perlu meningkatkan kecepatan dalam pelayanan. Soalnya satu saja anggota Polri yang melakukan kesalahan, publik bisa mengeneralisir. Akibatnya kepercayaan pada polisi jadi menurun. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan sudah pulih kembali. Untuk meraih ini tidak mudah, banyak inovasi yang harus dilakukan polisi untuk meraih kembali kepercayaan publik. Dukungan dari masyarakat juga amat perlu untuk mencapai tujuan ini.

     

Edi Saputra Hasibuan, Rasakan Nikmatnya Menjadi Guru

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan mengungkapkan pengalamannya menjadi dosen atau guru. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Di luar kesibukan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH, juga menjadi seorang  dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta. “Saya senang menjadi guru atau dosen. Saya bisa merasakan nikmatnya menjadi guru. Bertemu dan berinteraksi dengan mahasiswa buat saya amat menyenangkan, itu menjadi obat bagi saya,” kata pria yang dilahirkan di Tapanuli Selatan, 13 April 1968 ini.

Aktivitas mengajar, berdiskusi dan berbagi ilmu pengetahun buat Edi adalah aktivitas yang amat ia tunggu-tunggu. Kegiatan itu bisa membuatnya senang dan mengobati rasa rindu pada kampung halaman.

“Kalau saya rindu saya pulang ke kampung halaman saya di Padang Lawas, Sumatera Utara. Di sana saya mendirikan sekolah unggulan; SMA Plus Taruna Bangsa. Lewat sekolah ini saya dan guru-guri di sana bercita-cita mendidik siswa-siswa di sana agar bisa berprestasi dan menjadi kebanggan keluarga dan kampung halaman,” kata Edi yang lebih dari 20 tahun bertugas sebagai wartawan yang di tempatkan di Polda Metro Jaya.

Selain menjadi dosen, Edi juga dipercaya menjadi anggota Kompolnas (2012-2015). Pengalaman dan berkutat dengan Kepolisian lebih dari dua dasawarsa digunakannya untuk melakukan kajian dan pengamataan untuk kemudian memberikan saran dan masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia. “Saat ini saya total dan terus berproses menjadi seorang guru yang baik,” kata Edi Hasibuan yang mengajar mata kuliah Hukum Kepolisian di Universitas Bhayangkara, Jakarta.

Menggemari Bulutangkis

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menegaskan pentingnya berolahraga, namun dia tidak akan memforsir diri berolahraga. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Selain menjadi seorang wartawan, guru dan pengamat dan pemerhati kepolisian, Edi juga meluangkan waktu untuk berolahraga.  “Saya senang dengan bulutangkis. Dulu saat masih muda saya sering menonton pertandingan pebulutangkis pemain kenamaan Indonesia seperti Lim Swie King dan Rudi Hartono. Kalau sudah bermain di lapangan kita seolah-olah sudah seperti Liem Swie King dan Rudi Hartono, meski smes saya belum ada apa-apanya dibandingkan dua pemain itu. Tapi kita sudah pede banget saat smes,” katanya sembari tertawa.

Namun semasa bulan Ramadan ini dia tak banyak turun ke lapangan. “Engga tahu kenapa kok malas sekali mau main bulutangkis di bulan puasa ini. Semoga setelah lebaran bisa kembali turun ke lapangan dan berlatih tanding dengan teman-teman,” lanjut Edi yang juga amat mengagumi kepiawaian Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, dua pemain yang sedang bersinar prestasinya belakangan ini.

Sadar karena usia sudah tak muda lagi, saat berlatih atau bermain bulutangkis, Edi Hasibuan tak mau memaksakan diri. “Kalau sudah sesusia saya sekarang, tidak boleh memforsir diri dalam berolahraga. Yang ringan-ringan saja, yang penting berkeringat. Kalau sudah ada rasa capek, jangan dilanjutkan. Istirahat dulu, untuk memberi kesempatan tubuh memulihkan rasa capek itu,” paparnya.

Menjaga Asupan Makanan

Meski sibuk dengan beragam kegiatan, Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan tetap memperhatikan keluarga. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Persoalan makanan juga menjadi perhatian Edi Saputra Hasibuan. “Suatu hari pernah gula darah saya naik tinggi dari biasanya. Waduh kalau dibiarkan bisa repot ini. Karena orang yang terkena diabetes, bisa menjalar ke organ lain dan jadi penyakit lain, ini tentu akan merepotkan. Makanya saya mulai mengurangi asupan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi,” katanya.

Waktu makan juga sudah mulai diatur. “Saya juga sudah mengurangi kebiasaan makan pada malam hari. Sore masih boleh, tapi kalau sudah malam, saya tidak lagi makan yang berat seperti nasi atau karbohidrat yang lainnya. Saya menjaga agar kadar gula dalam darah tidak melonjak. Itu harus dijaga dengan disiplin memilih asupan makanan dan menjaga waktu makan dengan tepat,” tegas Edi yang setiap bulan mengontrol kadar gula dalam darahnya.

“Alhamdulillah saat cek terakhir masih dalam ukuran yang wajar. Semoga gula darah saya aman selalu, sehingga kualitas hidup bisa lebih sehat,” lanjut Edi yang di akhir pekan mengkhususkan waktu untuk keluarga di rumah.

Menurut Edi perhatian untuk keluarga juga harus diberikan. “Jangan hanya urusan di kantor atau di luar saja. Keluarga juga harus mendapat perhatian. Makanya kalau ada mahasiswa yang minta bertemu di akhir pekan saya arahkan saja ke rumah,” kata Edi Saputra Hasibuan yang membagi waktunya untuk berkeliling Indonesia mengamati kinerja kepolisian dari Sabang hingga Merauke.

"Banyak sekali anggota Polri yang diperbantukan di KPK, jumlahnya sekitar 100 orang. Sinergitas antara lembaga penegak hukum ini harus terjadi, saling melengkapi dan mendukung, bukan sebaliknya,"

Edi Saputra Hasibuan