Anies dan Cak Imin Bakal Dihadirkan ke Sidang Sengketa Pemilu di MK
JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir menyebut capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, Ari tak menegetahui kapan jadwal Anies dan Cak Imin hadir dalam persidangan. Sebab, gugatan sengketa Pemilu 2024 baru didaftarkan pada hari ini.
"Hadir, hadir dua-duanya. Jadwalnya nanti tanya ke MK, ya," kata Ari di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret.
THN AMIN disebut telah mempersiapkan segala keperluan terkait gugagan sengketa Pilpres 2024 sejak sebulan lalu. Sebelumnya, tim juga telah mengumpulkan banyak pakar hukum yang membantu menyusun kajian untuk mematangkan gugatan ke MK.
Sehingga, Ari mengklaim kubu Anies-Muhaimin memiliki bukti dan bisa menghadirkan saksi yang kuat dan meyakinkan hakim MK ataa gugatannya.
"Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan," jelas Ari.
Baca juga:
- Ganjar: Gugatan ke MK Momentum untuk Tunjukkan Kredibilitas Setelah Putusan Anwar Usman
- Heru Budi Ingin Bangun Food Estate di Kepulauan Seribu, DPRD: Apa Iya Memungkinkan?
- Tak Hanya Pedangdut Tisya Erni, WN Korsel Juga Laporkan Suami ke Polda Metro
- Tanker Korsel yang Terbalik Tewaskan 8 Orang Ternyata Diawaki WNI, Kemenlu Koordinasi Komjen RI di Osaka
Dalam kesempatan itu, Ari menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari gugatan hasil Pemilu 2024. Kubu Anies-Muhaimin menginginkan adanya pemilihan ulang khusus pilpres.
Pemungutan suara ulang yang menjadi keinginan AMIN ini, lanjut Ari, dilakukan tanpa mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon.
"Seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang," tutur Ari.
"Itu diganti calon wakilnya, silakan, siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas," tambahnya.
Ari menekankan bahwa muara dari dugaan kecurangan yang terjadi adalah pencalonan Gibran sebagai cawapres.
Setelah Gibran menjadi cawapres, Ari menyebut dugaan pelanggaran lain terus bermunculan dengan tujuan untuk memenangkan putra sulung dari Presiden Joko Widodo itu dalam pilpres.