Ganjar Tuding Penyelenggara Pemilu Tak Respons Laporan Dugaan Kecurangan

JAKARTA - Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menuding tak semua penyelenggara pemilu menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Padahal kubunya sudah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini disampaikan Ganjar dalam konferensi pers menanggapi hasil Pilpres 2024 di Posko GAMA, Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret. Ia awalnya menyinggung kerap mendengar berbagai kecurangan, salah satunya adalah keterlibatan aparatur negara dari pusat maupun daerah hingga pemanfaatan bantuan sosial (bansos).

“Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan, ‘berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi’ dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami,” kata Ganjar.

Kecurangan lainnya yang disinggung Ganjar adalah terkait marak politik uang, intimidasi. “Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar-Mahfud,” tegasnya.

“Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, dan kita berharap bahwa seluruhnya akan merespons. Sayang tidak semuanya merespons,” sambungnya.

Kondisi inilah yang membuat Ganjar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) memutuskan untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini diharapkan menjadi benteng terakhir yang bisa membuktikan adanya kecurangan pemilu.

“Dan kami sudah menyiapkan tim hukum untuk kita segera mendaftarkan, apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya,” ungkap eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibiltasnya,” pungkas Ganjar.