Butuh Dukungan Kubu AMIN untuk Gulirkan Hak Angket di DPR, Ganjar: Kita Buka Komunikasi

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku membuka komunikasi dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menggulirkan hak angket di DPR. Langkah ini dinilai harus dilakukan karena berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.

Jika Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada di kubu AMIN bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maka hak angket bisa digulirkan.

“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Februari.

Ganjar menjelaskan bisa jadi cara untuk minta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pilpres 2024. Mereka harus menjelaskan berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur dan masif.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” tegas eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, Ganjar juga mendorong legislator di DPR RI memanggil para penyelenggara Pemilu untuk dimintai pertanggungjawaban. “Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan maka fungsi kontrol tidak ada,” ujarnya.

“Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” sambungnya.

Adapun usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, yaitu PDI Perjuangan dan PPP disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Ketika itu mereka menggelar rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.