Uni Eropa Janjikan Pendanaan 7,4 Miliar Euro untuk Membendung Arus Migran ke Eropa

JAKARTA - Uni Eropa mengumumkan paket pendanaan sebesar 7,4 miliar euro serta peningkatan kerja sama dengan Mesir Hari Minggu, sebagai bagian dari upaya membendung arus migran ke Eropa yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.

Perjanjian tersebut mengangkat hubungan UE dengan Mesir menjadi "kemitraan strategis", diumumkan ketika delegasi para pemimpin blok tersebut mengunjungi Kairo. Perjanjian dirancang untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk energi terbarukan, perdagangan dan keamanan, sekaligus memberikan hibah, pinjaman dan pendanaan lainnya selama tiga tahun ke depan untuk mendukung perekonomian Mesir yang sedang melemah.

Pendanaan yang diusulkan mencakup pinjaman lunak sebesar 5 miliar euro dan investasi sebesar 1,8 miliar euro, menurut ringkasan yang diterbitkan oleh UE. Sementara 600 juta euro lainnya akan diberikan dalam bentuk hibah, termasuk 200 juta euro untuk mengelola migrasi.

Kesepakatan semacam itu adalah “cara terbaik untuk mengatasi arus migrasi”, kata Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang melakukan perjalanan ke Kairo bersama Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Yunani, Austria dan Belgia, serta Presiden Siprus, dilansir dari Reuters 18 Maret.

Mesir menutup sebagian besar migrasi tidak teratur dari pantai utara pada tahun 2016. Namun, baru-baru ini terjadi peningkatan jumlah warga Mesir yang mencoba menyeberang ke Eropa melalui Libya. UE telah memberikan dukungan yang bertujuan untuk mengurangi arus tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pulau Kreta dan Gavdos di Yunani mengalami peningkatan tajam kedatangan migran, sebagian besar dari Mesir, Bangladesh, dan Pakistan.

"Kita harus mencegah pembukaan jalur migrasi baru dan kami akan bekerja sama erat dengan Mesir untuk memastikan hal ini tercapai," kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, seraya menambahkan kedua negara akan berusaha membuka jalur hukum migrasi.

Terpisah, kalangan aktivis mengkritik dukungan Barat terhadap Presiden Sisi, yang berkuasa satu dekade lalu, setelah memimpin penggulingan pemimpin Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.

UE mengatakan perluasan kemitraannya dengan Mesir bertujuan untuk mendorong demokrasi dan kebebasan. Namun, langkah Uni Eropa untuk menawarkan pembiayaan sebagai imbalan atas pembatasan migrasi di negara-negara lain termasuk, Tunisia menemui hambatan dan kritik.

"Cetak birunya sama dengan kelemahan kesepakatan UE dengan Tunisia dan Mauritania: hentikan migran, abaikan pelanggaran," kata Human Rights Watch.

Sebagian besar pendanaan UE baru dialokasikan dan disusun melalui kerja sama erat dengan IMF, dengan dana pinjaman "keuangan makro" sebesar 1 miliar euro akan disalurkan tahun ini, kata seorang pejabat senior UE.

Sisanya sebesar 4 miliar euro harus mendapat persetujuan parlemen Eropa, tambah pejabat itu.

Diketahui, pemerintah negara-negara Eropa telah lama mengkhawatirkan risiko ketidakstabilan di Mesir, negara berpenduduk 106 juta jiwa yang kesulitan mendapatkan mata uang asing dan kesulitan ekonomi yang mendorong semakin banyaknya orang yang bermigrasi.

Inflasi mendekati rekor tertinggi dan banyak warga Mesir mengatakan mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, selama sebulan terakhir, tekanan keuangan telah mereda ketika Mesir mencapai kesepakatan tertinggi untuk investasi Uni Emirat Arab, memperluas programnya dengan IMF, dan mendevaluasi mata uangnya secara tajam.

Para diplomat mengatakan pentingnya kepentingan strategis Mesir telah ditegaskan oleh perang di Gaza, di mana Mesir berusaha menjadi penengah antara Israel dan Hamas dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan; dan konflik di negara tetangga, Sudan, yang telah menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia.