Sumur Resapan Masih Minim, Wagub Riza: Karena Pakai e-Katalog Biar Vendor Tidak Monopoli
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan alasan minimnya target pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan di Ibu Kota sebagai salah satu program pengendalian banjir.
Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat, total sumur resapan yang telah dibuat baru sebanyak 3.876 titik. Khusus di tahun 2020, sumur resapan dibuat sebanyak 2.974. Padahal, target sumur resapan tahun 2020 sebanyak 5.000 titik.
Riza mengatakan, alasan pembuatan sumur resapan minim target karena terkendala vendor yang akan mengerjakan. DKI masih menjalani proses e-Katalog (secara virtual) untuk menggaet vendor sebanyak-banyaknya.
"Kan ini harus pakai e-Katalog. Kami akan usahakan mendorong semua pengusaha yang memiliki produk masukkan ke ekatalog. Supaya banyak pilihan supaya lebih merata, tidak dimonopoli oleh satu-dua perusahaan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret.
Baca juga:
- Warga DKI Pertanyakan Bansos Tunai Bulan Februari Belum Cair, Pemprov Minta Bersabar
- Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ-182 Resmi Ditutup, Sisakan 3 Korban
- Tepat Setahun Pandemi, Kemenkes Konfirmasi Munculnya Kasus Mutasi COVID-19 di Indonesia
- KPK Dalami Aliran Duit di Kasus Nurdin Abdullah, Termasuk ke Partai
Pemprov DKI menginginkan pengerjaan sumur resapan dilakukan oleh banyak vendor. Oleh sebab itu, Riza mengajak pengusaha yang memiliki produk-produk terkait sumur resapan untuk gabung memasok material tersebut.
"Masukkan ke e-Katalog akan kami input. Kami proses sesuai dengan mekanisme dan aturan, sehingga nanti kami bisa memilih dengan banyak pilihan yang terbaik, yang murah, tentu yang berguna masyarakat," jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengkritik lambatnya realisasi dari janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal sumur resapan. Anies pernah berjanji bikin 1,8 juta sumur resapan hingga tahun 2022.
“Sumur resapan ini programnya Pak gubernur di RPJMD sebenarnya ada 1,8 juta kan rencananya. Ini kan SDA punya tugas untuk mempercepat, seharusnya. Tapi saya nggak tahu kenapa pak gubernur membuat rencana itu di dalam RPJMD tapi kok tidak berjalan. Kalau 1,8 juta, berarti satu RT ada berapa banyak coba? Saya tidak tahu Pak Anies kenapa bikin RPJMD seperti itu,” ungkap Ida.