Ada Nama Oce Kaligis Hingga Otto Hasibuan dari 36 Lawyer yang Bela Prabowo-Gibran di Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sudah menyiapkan 36 Lawyer atau pengacara untuk menghadapi permohonan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) jika nantinya diajukan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan kubu Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Ketua Tim hukum TKN Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret. 

Yusril mengatakan, dari 36 lawyer itu ada beberapa nama pengacara kondang seperti Otto Hasibuan dan Oce Kaligis. Beserta advokat yang diajukan oleh masing-masing parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Jadi yang dimasukkan sebagai ini (tim lawyer, red) diputuskan pak Prabowo sendiri ya. Jadi kita musyawarah juga dengan pak Otto dengan pak Oce Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya, karena bidangnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara," ujar Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret. 

"Dan wakil ketuanya itu diajukan adalah pak Otto Hasibuan, wakil ketua juga pak Oce Kaligis, sebagai wakil ketua juga pak dr Fahri Bahmid dari Makassar. Jadi itulah, dan strukturnya ada 35-36 lawyer," sambungnya. 

Ketua Umum PBB itu menjelaskan, sebagian besar merupakan pengacara profesional dan ada beberapa nama yang diusulkan parpol koalisi. Seperti dari Golkar, Gerindra dan beberapa nama dari partai koalisi lainnya. 

"Ada yang mengusulkan nama si A si B. (Pertimbangannya, red) Wah ini nggak bisa, ini anggota DPR, kalau anggota DPR walaupun mereka advokat dia nggak boleh karena advokatnya disuspend sebentar," jelas Yusril. 

Saat ditanya soal prediksi kubu Paslon 01 dan 03 bakal mengajukan ajukan gugatan atau legowo, Yusril enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu berada di level capres dan parpol pengusung utama. Sedangkan dirinya hanya fokus menyiapkan hal-hal untuk menghadapi sidang di MK. 

"Saya nggak tau, itu kan levelnya pada masing-masing capres. Kalaupun mungkin ada komunikasi mungkin pada level Gerindra, PDIP, NasDem sebagai partai-partai utamanya. Tapi kalau partai koalisi yang lain sih enggak begitu," pungkasnya.