Membaca Motif Presiden Jokowi Menggandeng AHY ke Kabinet

JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku penunjukkannya sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) serba mendadak. Entah kebetulan atau tidak, bergabungnya pemimpin Partai Demokrat ini ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbarengan ramainya isu penggunaan hak angket di DPR.

Jokowi resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2/2024), menggantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara. Di hari yang sama, Hadi dilandir sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri bulan lalu. Isu soal pengangkatan AHY sebenarnya sudah berembus kencang sehari sebelumnya.

Tapi bagi sebagian kalangan, pengangkatan AHY dinilai terlalu buru-buru. Apalagi, seperti diketahui bersama, Partai Demokrat tidak terlibat di pemerintahan selama satu dekade terakhir. Tak heran jika keputusan ini kemudian menimbulkan tanda tanya, apakah ada maksud tertentu di balik pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN?

Pelantikan AHY oleh Jokowi terjadi di saat isu hak angket di DPR bergulir kencang selama sepekan terakhir. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang pertama kali mendorong partai pengusungnya, PDIP, untuk menggulirkan hak angket tersebut.

Penyebabnya, dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bukan Kejutan

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," kata Jokowi mengenai alasannya menunjuk AHY jadi Menteri ATR.

Jokowi sah-sah saja mengungkapkan alasan tersebut sebegai pertimbangan utamanya melantik AHY. Tapi dalam politik setiap gerak-gerik, setiap langkah, seringkali memiliki arti lain.

Ada yang bilang ini sebagai kompensasi untuk Demokrat, yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Eksekutif NUSANTRA INSTITUTE PolComm SRC Andriadi Achmad mengaku tidak terlalu terkejut dengan kehadiran AHY di kabinet Jokowi. Menurutnya, keinginan AHY bergabung dengan pemerintahan Jokowi terjadi sejak lama, khususnya pasca Pilpres 2019.

“Namun, terhalang restu dari Megawati yang tidak menginginkan Demokrat bergabung dalam koalisi dan kabinet Jokowi – Amin Ma'ruf,” kata Andriadi ketika dihubungi VOI.

Perseteruan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 yang menghalangi kemungkinan tersebut.

Perpecahan Jokowi dan Megawati pada Pilpres 2024, dan keputusan Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran menurut Andriadi menjadi sinyal kuat bahwa Demokrat sudah seiring sejalan dengan Jokowi.

“Maka, wajar saja ketika Mahfud MD mengundurkan diri, ada kekosongan kursi menteri, Partai Demokrat lah yang akan disuguhkan agar semakin memperkokoh berada di barisan Koalisi Indonesia Maju,” imbuh dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Awal Pembuktian AHY

Bergabungnya Demokrat ke pemerintahan bisa dilihat dari sudut pandang lain. Bukan hanya karena hubungan Jokowi dan Megawati memanas belakangan ini, tapi ada tujuan lain yang lebih besar dari sekadar rekonsiliasi.

Hal ini dituturkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Menurutnya, Jokowi memiliki motif untuk menghalau serangan lawan politik, termasuk yang ingin menggulirkan hak angket, dengan menempatkan AHY di kabinetnya.

Tidak hanya itu, Ujang juga menyebut ini semakin menegaskan peta politik yang akan terbangun ke depannya. Ia membaca arah PDIP yang bakal makin kukuh berada di luar pemerintahan, karena hubungannya dengan SBY belum juga mencair.

Dan, bukan tidak mungkin pengangkatan AHY juga bisa menjadi jaminan awal bagi Demokrat memperoleh posisi-posisi menteri lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, pengangkatan AHY sebagai menteri mempertegas bahwa politik di Indonesia sangat cair, sehingga bisa dengan cepat berubah dari lawan menjadi kawan.

Selain sebagai kompensasi atas dukungan Demokrat dan AHY di Pilpres 2024, tawaran menjadi menteri sulit ditolak karena ini menjadi salah satu jalan untuk mengorbitkan AHY agar merawat karier politiknya di masa depan. Sehingga, bukan tak mungkin ia akan kembali menjadi menteri di era Prabowo-Gibran.

“Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak,“ tutur Adi.