Epidemiolog Ragu Klaim Jokowi Landaikan COVID dengan PPKM Mikro, Ini Alasannya
JAKARTA - Pemerintah mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro efektif turunkan kasus aktif COVID-19.
Kasus aktif pada mayoritas provinsi di Jawa dan Bali turun sejak PPKM Mikro berlaku sejak 9 Februari lalu.
Presiden Joko Widodo juga mengaku optimis PPKM Mikro mampu landaikan kasus COVID-19. Jokowi berkaca pada kondisi penanganan COVID-19 di India yang menerapkan micro lockdown.
Menanggapi hal ini, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut, belum tentu kondisi nyata kasus aktif COVID-19 di wilayah yang menerapkan PPKM mikro telah menurun.
Sebab, menurut Dicky, India bisa berhasil melandaikan kasus COVID-19 ketika menerapkan pembatasan mikro karena diikuti dengan jumlah pemeriksaan (testing) yang masif.
"Tentu yang dilakukan di India agak berbeda dengan PPKM mikro kita. Di India ini, tumpuan utamanya tetap di 3T-nya, yakni testing, tracing, dan treatment yang begitu masif. Testing-nya mereka pun dengan murah, mudah, dan umumnya gratis," kata Dicky kepada VOI, Rabu, 24 Februari.
Baca juga:
- Sempat Kritik PPKM Tak Efektif, Kini Jokowi Yakin PPKM Mikro Mampu Landaikan COVID-19
- Didampingi Anies Baswedan dan Menkes Budi, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi COVID-19 untuk Guru
- Kerumunan Warga NTT Demi Bertemu Jokowi, Epidemiolog: Tim Kepresiden Harusnya Antisipasi
- Usulkan Vaksinasi Mandiri, Indef Ingatkan Pengusaha Tak Potong Gaji Pegawai untuk Biaya Vaksin
Sayangnya, upaya penanganan COVID-19 di India belum bisa dibandingkan dengan pelaksanaan PPKM mikro di tujuh provinsi Pulau Jawa dan Bali. Menurut Dicky, penurunan kasus bukan karena PPKM mikro, tapi karena jumlah tes yang belum masif.
"Masalahnya, jumlah kasus yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Memang, PPKM mikro ini bukan jelek strateginya, tapi timing-nya tidak tepat kalau mau diterapkan di Jawa dan Bali yang masalahnya sudah jauh lebih serius," jelas Dicky.
Seperti diketahui, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut mayoritas provinsi yang menerapkan PPKM mikro mengalami penurunan kasus aktif.
"Rata-rata perkembangan kasus aktif di 7 provinsi ini menunjukkan penurunan. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan DI Yogyakarta, trennya menunjukkan penurunan pada saat memasuki periode PPKM tahap ketiga atau minggu kelima PPKM. Bahkan, Jawa Timur mengalami penurunan sejak pada PPKM tahap kedua," ucap Wiku.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyebut salah satu alasan pemerintah memperpanjang PPKM mikro sampai 8 Maret karena terdapat penurunan kasus aktif COVID-19 dari penerapan sebelumnya.
"Dalam tanggal 5 sampai 17 Februari ini, kasus aktif nasional turun minus 2,53 persen, dari 15,57 persen ke 13,04 persen," kata Airlangga.
Ketika kasus aktif menurun, angka kesembuhan COVID-19 meningkat. Airlangga menjelaskan, angka kesembuhan selama sepekan naik 2,56 persen menjadi 84,24 persen. Lalu, angka kenaikan mengalami penurunan 0,03 persen menjadi 2,72 persen.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengaku optimis PPKM mikro mampu landaikan kasus COVID-19. Dia belajar dari penanganan COVID-19 di India. Saat awal pandemi, India menerapkan kuncitara (lockdown) satu negara. Sayangnya, hal tersebut gagal karena kondisi perekonomian makin lemah.