Jadikan Korsel Musuh Utama, Pemimpin Korut Kim Jong-un: Kami Tidak Menginginkan Perang, Tapi Kami Tidak akan Menghindarinya
JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Hari Senin menyerukan konstitusi diubah untuk memastikan Korea Selatan dipandang sebagai musuh utama, memperingatkan negaranya tidak akan menghindari perang jika hal itu terjadi, lapor media pemerintah Hari Selasa.
Berpidato di Majelis Rakyat Tertinggi, Pemimpin Kim mengatakan telah menyimpulkan unifikasi dengan Korea Selatan tidak lagi mungkin dilakukan, menuduh Seoul berupaya untuk meruntuhkan rezim dan melakukan penyatuan melalui penyerapan.
Pemimpin Kim mengatakan, konstitusi harus diamandemen untuk mendidik warga Korea Utara, bahwa Korea Selatan adalah "musuh utama" dan mendefinisikan wilayah Korea Utara sebagai wilayah yang terpisah dari Korea Selatan.
"Kami tidak menginginkan perang tetapi kami tidak punya niat untuk menghindarinya," kata Pemimpin Kim seperti melansir Reuters dari KCNA, Selasa 16 Januari.
Korea Utara juga harus merencanakan untuk "menduduki, menundukkan dan merebut kembali Korea Selatan jika terjadi perang, dan warga Korea Selatan juga tidak boleh lagi disebut sebagai rekan senegaranya," tambah Pemimpin Kim, seraya menyerukan pemutusan semua komunikasi antar-Korea penghancuran monumen reunifikasi di Pyongyang.
Tiga organisasi yang menangani unifikasi dan pariwisata antar-Korea juga akan ditutup, media pemerintah menambahkan.
Baca juga:
- Menlu Retno: Diplomasi Indonesia Belum Selesai hingga Bangsa Palestina Menikmati Kemerdekaan Sepenuhnya
- Kumpulkan Pakar Hukum Internasional Bahas Masalah Palestina, Menlu Retno: Tindakan Israel Harus Dihentikan
- Ancam Serang Kapal AS, Juru Bicara Kelompok Houthi: Amerika Serikat Berada di Ambang Kehilangan Keamanan Maritim
- Menlu Iran Sebut Houthi akan Terus Mengambil Tindakan Terhadap Kapal Terkait Israel Selama Ada Genosida di Gaza
Seruan terbaru Pemimpin Pyongyang muncul saat ketegangan semakin memburuk di Semenanjung Korea baru-baru ini, di tengah serangkaian uji coba rudal dan dorongan dari Korea Utara untuk menghentikan kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade dan mengubah hubungannya dengan Korea Selatan.
Terpisah, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada rapat kabinet mengatakan, Pyongyang bersikap "anti-nasional" karena menyebut Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.