Sejak 2017, Kominfo Telah Mendampingi 215 Wilayah dalam Program Gerakan Smart City
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan, sebanyak 215 wilayah telah didampingi Ditjen Aptika Kominfo dalam Program Gerakan Kota Cerdas (Smart City) dan Provinsi Cerdas (Smart Province) sejak 2017.
"Tahun ini setelah melalui assessment, terdapat 50 kota dan kabupaten dan 2 provinsi terpilih serta 17 kota dan kabupaten yang telah mengajukan Proposal Business Matchmaking untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur Smart City,” kata Budi dalam siaran resminya pada Kamis, 7 Desember.
Pada tahun 2024, Budi mengaku bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi dengan 10 pemerintah daerah yang akan mendapatkan pendampingan.
"Dengan demikian dari tahun 2017 sampai tahun 2024 nanti, terdapat total 251 kabupaten dan kota yang mendapat pendampingan Kementerian Kominfo," jelas Budi.
Menurutnya, tren pengembangan smart city meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 contohnya, sudah terdapat 141 kota di seluruh dunia yang mulai mengembangkan smart city. Bahkan, beberapa diantaranya seperti Zurich, Singapura, Seoul sudah menjadi smart city.
Menkominfo menyatakan kehadiran teknologi seperti kecerdasan artifisial, internet of things (IoT), big data analytics, dan cloud computing berpeluang membantu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.
Baca juga:
- Setelah Diresmikan DPR, RUU ITE akan Lahirkan Tiga PP Baru
- DPR Sahkan RUU Perubahan Kedua UU ITE Jadi Undang Undang
- Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Apresiasi Langkah Pemerintah dalam Mengatur Ekosistem Kripto
- Pentingnya Transformasi Digital dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Rumah Sakit
Karena menurut Budi, kehadiran teknologi terkini memungkinkan integrasi aplikasi cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas.
Tapi di sisi lain, Budi juga mengingatkan keseriusan dalam menghadapi tantangan dalam implementasi transformasi digital smart city.
"Biaya pengembangan teknologi yang tidak murah, kebutuhan talenta digital yang banyak, kebutuhan infrastruktur keamanan yang kuat, serta persiapan legislasi yang sesuai dengan standar," jelasnya.