TKN Prabowo Anggap Anies Blunder Tanya Dubes Soal Pindah Kantor ke IKN

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, merespons pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengkritik soal pemindahan ibu kota. Menurut Meutya, selorohan Anies yang meminta para duta besar ditanya apakah punya rencana memindahkan kantornya atau tidak merupakan pernyataan blunder.

"Ya mosok keputusan strategis nasional, pemindahan ibu kota tergantung pada para Dubes negara-negara sahabat. Penyampaian Mas Capres Anies dalam hal ini saya rasa agak blunder," ujar Meutya Hafid, Senin, 4 Desember.

Ketua Komisi I DPR itu pun menilai, Anies mau mengait-ngaitkan pernyataannya dengan urusan Pilpres. Pimpinan komisi yang membidangi hubungan internasional itu pun mengingatkan Anies agar tidak mencampur adukan urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri.

"Pernyataan Mas Anies blunder karena saya melihat isu ini diangkat seperti mau dikaitkan Pemilu Pilpres. Ya ndak boleh dong, pemilu urusan kita dalam negeri, jangan menginternasionalisasi urusan domestik pemilu bisa berbahaya," tegas Meutya.

Menurut Waketum Golkar itu, para dubes pastinya akan menghormati keputusan pemerintah Indonesia terkait pemindahan ibu kota. Meutya mengatakan, dalam benerapa audiensi, para dubes menyatakan akan mendukung keputusan Indonesia.

"Saya yakin para dubes tentu akan menghormati, sejauh ini penyampaian yang kami terima sebagai Ketua Komisi I dalam menerima audiensi para dubes, mereka menghormati dan mendukung keputusan Indonesia karena itu law binding kan sudah ada UU-nya. Secara customary law atau hukum kebiasaan yang berlaku secara global memang kantor kedutaan harus berada di ibu kota negara," bebernya.

Meutya memastikan pemerintah Indonesia pasti menyiapkan wilayah secara khusus untuk para dubes. Dia bilang, kantor para dubes akan diatur secara teknis.

"Nanti itu perpindahan kantor perwakilan negara asing lebih ke teknis, bisa saja dari kita pihak Indonesia juga menyediakan wilayah embassy compound, misalnya, atau alokasi wilayah untuk kantor perwakilan negara sahabat, ini juga lazim dilakukan semisal yang dilakukan Arab Saudi," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun di era Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, IKN telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia dengan mencari bantuan asing dalam pembangunannya. Banyak pula yang memandang bahwa IKN merupakan kedaulatan RI.

Kritikan ini disampaikan Anies ketika mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal bertanya soal urgensi pembangunan IKN dalam acara Foreign Policy Conference of Indonesia (FPCI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember.

Sebelum menjawab serius, mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru melemparkan pertanyaan untuk para duta besar negara lain yang hadir dalam acara.

"Mungkin tanya sama para dubes juga di sini, ada rencana pindah kantor embassy-nya apa enggak?" seloroh Anies.