India Menyiapkan Aturan tentang Deepfake Setelah Keprihatinan dari PM Modi
JAKARTA - India sedang menyusun aturan untuk mengatur deepfakes, setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyuarakan keprihatinan terhadap teknologi tersebut, Rabu 22 November.
"Kami berencana untuk menyelesaikan penyusunan regulasi dalam beberapa minggu ke depan," kata Menteri Teknologi Informasi India, Ashwini Vaishnaw, kepada wartawan setelah pertemuan dengan akademisi, kelompok industri, dan perusahaan media sosial, Kamis 23 November.
Deepfakes adalah video yang realistis namun difabrikasi yang dibuat oleh algoritma kecerdasan buatan (AI) yang dilatih pada rekaman online.
Dalam pidato pembukaannya di KTT virtual negara-negara G20 pada Rabu, Modi meminta para pemimpin dunia untuk bersama-sama bekerja menuju regulasi kecerdasan buatan (AI) dan menyuarakan keprihatinan terhadap dampak negatif deepfakes terhadap masyarakat.
"Proses penyusunan regulasi juga akan mempertimbangkan sanksi baik pada orang yang mengunggah kontennya maupun platform media sosial tempat konten itu diposting," tambah Vaishnaw.
Baca juga:
Langkah ini dilakukan ketika negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba membuat aturan untuk mengatur kecerdasan buatan.
Presiden AS, Joe Biden, bulan lalu menandatangani perintah eksekutif yang menuntut para pengembang sistem kecerdasan buatan yang membawa risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, atau kesehatan dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanan dengan pemerintah AS sebelum mereka dirilis ke publik.
PBB juga telah membuat badan penasehat beranggotakan 39 negara untuk menangani isu-isu dalam tata kelola kecerdasan buatan. Sementara para legislator Eropa telah menyiapkan draf aturan yang bisa disetujui pada bulan depan.