Komisi Eropa Desak TikTok dan X untuk Tingkatkan Upaya Pemberantasan Disinformasi
JAKARTA – Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova menggelar pertemuan dengan Kepala Eksekutif TikTok Shou Chew dan Kepala Urusan Global X Nick Pickles pada 7 November lalu.
Dalam pertemuan itu, Jourova membahas masalah disinformasi dan upaya kedua platform dalam menghapus konten berbahaya. Dari laporan Reuters, Jourova merasa bahwa TikTok dan X masih perlu meningkatkan upaya mereka.
TikTok mengaku bahwa fitur Kecerdasan Buatan (AI) mereka bersama lebih dari 6.000 moderator telah menghapus jutaan unggahan disinformasi terkait perang Hamas dan Israel. TikTok juga mengembangkan tim khusus untuk menangani konten kekerasan pada anak.
Langkah TikTok ini disambut baik oleh Jourova. Ia mengaku senang dengan perbaikan TikTok, tetapi tetap mendesak platform itu untuk lebih meningkatkan upayanya. Pasalnya, konten ilegal dan berbahaya masih cukup tinggi di TikTok.
Sementara itu, kita belum mengetahui isi pernyataan X saat bertemu Jourova. Namun, Jourova mengatakan bahwa dirinya prihatin atas tingginya jumlah konten kekerasan dan ilegal di platform tersebut.
Baca juga:
- SEC Kesulitan Rekrut Ahli Kripto Karena Terhalang Kebijakan Sendiri
- Awas Token Grok Bukan Punya Elon Musk, Bos Tesla Tegaskan Pihaknya Tak Akan Buat Kripto
- Paus Kripto Ini Lupa Kunci Dompet Ethereum, Terancam Kehilangan 250.000 ETH Senilai Rp7,4 Triliun
- Cara Beralih ke Akun Profesional di Instagram, Apa Keuntungannya?
Sama seperti responnya kepada TikTok, Jourova mendesak platform X untuk terus meningkatkan upaya mereka dalam mengatasi disinformasi, baik terkait dengan serangan Israel ke Gaza maupun topik disinformasi lainnya.
Sebagai informasi, Komisi Eropa terus mengawasi seluruh platform media sosial setelah Undang-Undang Layanan Digital (DSA) disahkan di Uni Eropa (UE). Melalui kebijakan tersebut, seluruh platform harus menangani masalah penyebaran konten berbahaya dan disinformasi.
Selain karena meningkatnya disinformasi selama perang Hamas dan Israel, Komisi Eropa berupaya mencegah peningkatan disinformasi agar pemilihan parlemen UE pada Juni tahun depan tidak terpengaruh oleh masalah tersebut.