Waket Komisi I F-PDIP Tanya Panglima TNI: Sanggup Nggak Tolak Perintah Presiden Kalau Melawan Hukum?
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto mempertanyakan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat rapat kerja di gedung DPR.
Utut mempertanyakan keberanian Panglima TNI menolak perintah presiden apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum.
"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum?," ujar Utut dalam rapat kerja di ruang Komisi I DPR, Selasa, 7 November.
Utut juga mengingatkan KSAD Agus Subiyanto untuk berlatih menghadapi situasi politik dengan netral, apabila nanti terpilih menjadi Panglima TNI. Terlebih, situasi politik jelang Pemilu 2024 sudah semakin memanas.
"Bapak harus latihan, bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi, hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," katanya.
Baca juga:
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pihaknya berkomitmen tetap netral untuk menjaga stabilitas keamanan selama pemilu.
"TNI harus netral. Saya selalu sampaikan kepada jajaran kalau pemilu ini mau damai, sejuk kuncinya, TNI-Polri harus netral dulu. Kalau sudah netral mudah untuk mengendalikan untuk menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama dalam pemilu ini," kata Yudo.