Pernah Unggah Foto Bareng Anies Baswedan, ASN DKI Ini Takut Dianggap Tak Netral Jelang Pemilu 

JAKARTA - Seorang aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta mengaku merasa khawatir jika dirinya dianggap tak netral dan seolah mendukung calon presiden tertentu jelang Pemilu 2024.

Pasalnya, ASN tersebut pernah mengunggah foto bersama Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akun media sosial pribadinya.

Kekhawatiran ini diungkapkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Podcast Kopi Sedap Episode ke-15 dengan topik Menuju Jakarta Global City yang disiarkan virtual pada akun YouTube BPKD Provinsi DKI Jakarta.

"Saya ingin mengkonfirmasi soal netralitas ASN khususnya di DKI. Mohon izin Pak, kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya yang kebetulan sekarang jadi capres," kata ASN tersebut pada Kamis, 12 Oktober.

Atas hal ini, ASN tersebut mengaku ingin menghapus foto bersama Anies lantaran takut melanggar netralitas ASN.

"Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Pj lihat, kok masih ada foto dengan ini, ya. Mohon konfirmasinya," lanjut dia.

Menanggapi hal itu, Heru Budi memandang foto-foto lama ASN bersama kepala daerah yang kini menjadi peserta pemilu seperti Anies tak perlu dihapus. ASN tersebut hanya perlu mencantumkan keterangan tanggal foto bersama.

"Enggak usah dihapus. Tambahin saja tanggal. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian. Nanti kalau dihapus, dikira saya suruh hapus. Maka dari itu, ke depan hati-hati. Bukannya saya tidak mengiziinkan, tapi aturan UU ASN-nya begitu," papar Heru.

Di satu sisi, Heru juga mewanti-wanti ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos).

Sebab, Heru menyebut unggahan para ASN di medsos dipantau tim intelijen seperti Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kita semua diberikan arahan, aturan ASN. Maka, hati-hati gunakan medsos karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiliki yang namanya patroli siber," urai Heru.

Jelang pelaksanaan Pemilu 2024, Heru pun melarang jajaran ASN untuk menunjukkan keberpihakannya pada calon peserta kontestasi politik tertentu, khususnya di media sosial.

"Misalnya kita ASN, bicara yang tidak-tidak di medsos terus mendukung pihak-pihak lain. Itu bisa kena namanya patroli siber, pasti ketahuan. Kita kan ASN, harus netral," ungkap Heru.