Selandia Baru Putuskan Hubungan Politik dengan Myanmar

JAKARTA - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar, sekaligus menyatakan Pemerintah Selandia Baru akan menangguhkan semua kontak politik dan militer tingkat tinggi dengan Myanmar, Selasa waktu setempat.

"Selandia Baru juga akan memberlakukan larangan perjalanan kepada para pemimpin militer Myanmar, dan memastikan program bantuan ke negara itu tidak akan mencakup proyek-proyek yang disampaikan dengan atau menguntungkan pemerintah militer," katanya dalam keterangan pers seperti melansir Reuters.

“Pesan kuat kami adalah, kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi. Selandia Baru memberikan bantuan senilai 42 juta dolar Selandia Baru (30 juta dolar AS) kepada Myanmar antara tahun 2018 sampai tahun 2021,” imbuh Ardern.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan, Selandia Baru tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer Myanmar dan meminta mereka untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil.

"Kami sedang berkoordinasi dan berdiskusi dengan dengan beberapa negara terkait langkah yang akan diambil, mungkin saja (menjatuhkan sanksi kepada Myanmar)," katanya.

Diketahui, militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari lalu. Langkah ini diikuti dengan penahanan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar U Win Myint dan banyak tokoh Myanmar lainnya.