Kecam Resolusi IAEA Pekan Lalu, Korea Utara: Abdikan Diri untuk Mengatasi Kesulitan Masyarakat Internasional
JAKARTA - Korea Utara pada Hari Senin mengecam badan pengawas atom Perserikatan Bangsa Bangsa, karena bergabung dalam kampanye tekanan yang dipimpin Amerika dan "membuat' resolusi mengenai program nuklirnya, menyebut badan tersebut sebagai "pemain terompet yang dibayar" oleh Washington.
Seorang juru bicara Kementerian Industri Tenaga Nuklir Pyongyang yang tidak disebutkan namanya, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik resolusi yang diadopsi pada Hari Jumat pekan lalu di konferensi umum Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menyerukan Korea Utara untuk mengekang program nuklirnya.
Juru bicara tersebut menggambarkan resolusi tersebut sebagai "hasil konspirasi" Amerika Serikat dan sekutunya, mengatakan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir "tidak dapat diubah."
"Lelucon kekuatan musuh tersebut merupakan pengungkapan niat jahat mereka untuk menutupi tindakan kriminal, yang secara serius mengancam sistem non-proliferasi nuklir internasional dan membenarkan kebijakan permusuhan mereka terhadap DPRK," katanya menurut media pemerintah KCNA seperti mengutip Reuters 2 Oktober.
DPRK merupakan singkatan nama resmi Korea Utara, yakni Republik Demokratik Rakyat Korea.
Lebih lanjut juru bicara tersebut juga menuduh Ketua IAEA Rafael Grossi "memimpin dalam menciptakan suasana menekan DPRK", dengan "menyebarkan cerita palsu" tentang uji coba nuklir yang akan segera dilakukan.
Baca juga:
- Kebakaran Mematikan Pesta Pernikahan di Irak Disebabkan Kelalaian: Kelebihan Kapasitas dan Dekorasi Mudah Terbakar
- Turki Serang Basis Militan Kurdi di Irak Utara Usai Serangan Bom Bunuh Diri di Ankara
- Suami-Istri dan Anjing Peliharaannya Tewas Diserang Beruang di Taman Nasional Banff Kanada
- UU Pendanaan Sementara AS Tidak Menyertakan Bantuan ke Kyiv, Presiden Zelensky: Tidak Ada yang Bisa Melemahkan Ukraina
Sebelumnya, Grossi tahun lalu telah memperingatkan, Pyongyang dapat melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.
"Jika IAEA ingin menghindari kritik internasional sebagai pihak yang dibayar AS, maka disarankan untuk mengabdikan diri untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi komunitas internasional," terang kata juru bicara tersebut, mengacu pada apa yang disebutnya sebagai proliferasi nuklir AS dan pelepasan air limbah reaktor nuklir yang telah diolah di Jepang.
Diketahui, IAEA tidak memiliki akses ke Korea Utara sejak Pyongyang mengusir inspekturnya pada tahun 2009 dan kemudian memulai kembali uji coba nuklir.