Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Integrasi Moda Transportasi Publik
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai integrasi moda transportasi publik di Jabodetabek. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 27 September.
Jokowi menekankan, integrasi moda transportasi publik seperti MRT, LRT, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), dan Kereta Bandara Railink, dengan moda transportasi lain demi mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.
"Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara yang harus kita segera selesaikan segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudhan dan kenyamanan," ujar Jokowi dalam pengantar ratas.
Jokowi menyampaikan sejumlah perhatian yang harus dipersiapkan dalam integrasi moda transportasi publik, yakni, pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung antar transportasi.
"Yang pertama, percepat pembangunan infrastruktur penghubung, jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas, dan kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," jelas Jokowi.
Kedua, Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi dengan penyedia transportasi hingga titik akhir tujuan.
Baca juga:
"Sangat bagus bila masyarakat cukup satu kali pesan kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah dipersiapkan. Misalnya, pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. Sehingga, tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," paparnya.
Selanjutnya, Jokowi ingin agar sistem pembayaran transportasi publik dapat terintegrasi dengan menggunakan alat pembayaran yang mudah digunakan oleh masyarakat.