Mastel Minta Pemerintah dan Operator Beri Subsidi Ponsel Jika Ingin Matikan Jaringan 2G
JAKARTA - Indonesia sudah memasuki jaringan kelima alias 5G, tapi ternyata hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengadopsi jaringan 2G.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno mengatakan jaringan 2G kemungkinan akan dimatikan seperti nasib 3G, namun tergantung bagaimana pemakaian, dan langkah pemerintah.
"Kalau itu tergantung dari Anda ya, ini HP kamu ada enggak masih pakai 2G, jadi kalau HP kamu enggak ada 2G kenapa kita nyediain, sayang frekuensinya dipake nganggur," ujar Sarwoto saat ditemui di Leaders Forum: Arah Industri Telekomunikasi Indonesia, di Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus.
"Sekarang di balik, aku mau lari ke 4G, pakai frekuensi ASO, atau midband atau lowband 700 Mhz, HP kamu yang 4G berapa nih?," sambungnya.
Menurut Sarwoto, untuk mematikan 2G bakal penuh pertimbangan dari operator, sebab masih terdapat yang menggunakan jaringan tersebut hingga kini, terlebih penggunaan 4G pun belum sepenuhnya merata.
"Kalau dilacak, HP 4G itu kan belum sampai 20 persen, sedangkan kalau kita berharap buat (Base Transceiver Station) 4G, itu yang lewat di situ lebih besar dong yang pemakai, jadi ini belum match dari operator," kata Sarwoto.
Dikatakan Sarwoto, bukan tidak mungkin 2G akan dihapus, tetapi prosesnya masih panjang, terutama bagi penduduk di daerah pinggiran.
Baca juga:
"Penduduk pinggiran by the time. Jadi operator bisa tracking nantinya, komunitas HP mana yang masih menggunakan featurephone dan beralih menjadi smartphone," jelas Sarwoto seraya berharap jaringan 2G akan dihapus, "Segera mungkin, 2 tahun udah abis," imbuhnya.
Sementara itu dari sisi operator sendiri untuk mematikan 2G menurut Sarwoto harus menyediakan bantuan seperti ponsel kepada warga yang masih menggunakan jaringan tersebut, guna beralih ke jaringan yang lebih canggih.
"Ya sekarang misalnya, kita pro rakyat kecil nih, (seperti) analog masih digunakan penduduk desa, untuk bisa pindah digital Anda harus beli Set Top Box (STB), nah STB harus disediakan pemerintah atau operator, sama aja nanti ini," tutur Sarwoto.
"Jadi kalau misalkan kita matikan featurephone, ada enggak subsidi dari pemerintah atau operator (untuk sediakan ponsel cerdas). Atau dibiarin, kayak Flexi, lama-kelamaan CDMA enggak ada yang mau pakai," sambungnya.