BPKP Audit Dapen BUMN, Menteri BUMN Targetkan 18 September Rampung

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit dana pensiun (dapen) BUMN. Kata dia, audit akan selesai pada September mendatang.

Erick mengaku sudah melaporkan indikasi awal dapen BUMN ke Kejaksaan Agung. Namun, indikasi ini belum bisa diproses Kejaksaan Agung. Hal ini karena Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung dan BPKP sepakat untuk melakukan audit menyeluruh.

“Kita audit juga supaya jangan ada fitnah. Jadi kota juga membedakan mana yang koruptif, mana yang memang manajemennya harus diperbaiki. Dari BPKP sendiri kita sepakati kurang lebih pertengahan September, 18 September diharapkan bisa selesai,” tuturnya kepada wartawan, ditulis Minggu, 6 Agustus.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan terus berkoordinasi dengan BPKP, Kejaksaan Agung hingga BPK untuk menuntaskan audit dapen BUMN.

Lebih lanjut, Erick juga menyampaikan permohonan maaf lantaran proses audit belum rampung, padahal awalnya direncanakan selesai akhir Juli lalu.

“Jadi mohon maaf agak satu bulan lebih (mundur), tapi kembali kalau ada audit kan dari BPKP kan lebih bagus,” ucapnya.

“Karena audit, kan BPKP kerjaannya banyak bukan hanya ngurusin BUMN, dan juga saya dengar ada pergantian dari BPKP. Ini bagian juga kita koordinasi juga dibanyak hal karena di transisi pemerintahan suka terjadi seperti ini,” sambungnya.

Sebelumnya, Erick mengatakan berkaca dari kasus Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, maka dana pensiun BUMN juga harus diperbaiki agar bebas dari mafia maupun koruptor.

Lebih lanjut, Erick menegaskan, hak dan masa depan para pekerja BUMN harus diutamakan. Tujuannya agar di hari tua saat sudah tidak lagi bekerja dapat menikmati jerih payah mereka.

”Karyawan ini pensiunan BUMN. Ini lebih penting lagi. Jangan sampai BUMN-nya penjualan bagus, laba bagus, tetapi lima, sepuluh tahun lagi ketika saya tinggalkan semua tidak dapat dana pensiun. Pensiunan tidak ada, berdosa dong,” tuturnya saat temui di Kementerian BUMN Jakarta, ditulis Selasa, 18 Juli.

Terkait dapen sektor mana saja yang bermasalah dan ada indikasi korupsi, Erick mengatakan daftar tersebut nanti akan segera diumumkan. Erick menyatakan bahwa ada 65 persen dapen BUMN bermasalah. Namun, tidak semuanya terbukti korupsi.

”Bukan semuanya korupsi, ada juga yang salah tapi bukan korupsi. Mungkin dari satu sebagian kecil ada yang korupsi, di situ kita akan dorong, kalau memang korupsi,” tuturnya.