Pengadilan di Moskow Denda Apple Rp64,5 Juta karena Konten 'Tidak Akurat' tentang Operasi Militer di Ukraina
JAKARTA - Pada Kamis, 3 Agustus pengadilan di Moskow menjatuhkan denda sebesar 400.000 rubel (Rp64,5 juta) kepada Apple karena tidak menghapus konten yang dianggap "tidak akurat" mengenai apa yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh agen berita Rusia.
TASS, agen berita Rusia, melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Apple dijatuhi denda atas jenis pelanggaran tersebut.
Hingga saat ini, Apple belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar melalui surel. Beberapa waktu setelah Moskow mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan ini menghentikan penjualan produknya di Rusia dan juga membatasi layanan Apple Pay di negara tersebut.
Moskow telah berselisih dengan Big Tech selama bertahun-tahun terkait konten, sensor, data, dan representasi lokal dalam sengketa yang semakin meningkat setelah Rusia mengirim pasukan bersenjata ke Ukraina.
Pada Februari, Apple membayar denda sebesar 906 juta rubel (Rp145 miliar) dalam kasus antimonopoli Rusia yang menuduh penyalahgunaan dominasinya di pasar aplikasi seluler, menurut Federal Antimonopoly Service (FAS) Rusia.
Baca juga:
- Aplikasi Pengeditan Video ByteDance CapCut Diklaim Sedot Data dari 200 Juta Pengguna Tanpa Izin
- Coca-Cola dan Riot Games Hadirkan Misi Baru: Buka Emote Ultimate Terbatas di League of Legends
- Astronom Temukan Cara Cegah Perubahan Iklim dengan Memayungi Asteroid
- Wood Pellet: 'Butiran Kayu Ajaib' untuk Sumber Energi, Kucing, dan Dapur Anda!
Apple sebelumnya mengajukan banding dan "dengan hormat tidak setuju" dengan keputusan FAS yang menyatakan bahwa distribusi aplikasi melalui sistem operasi iOS memberikan keuntungan kompetitif bagi produk-produknya sendiri.
Pengadilan yang sama kemudian memberlakukan denda sebesar 3 juta rubel (Rp481 juta) kepada Wikimedia Foundation, pemilik Wikipedia, atas pelanggaran serupa.
Wikimedia telah dijatuhi denda beberapa kali dan sebelumnya menyatakan bahwa informasi yang dikeluhkan oleh pihak berwenang Rusia adalah berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar Wikipedia.