Temui Raja dan Tidak akan Lanjutkan Jabatannya, PM Kamboja Hun Sen Serahkan Kekuasaan ke Putranya Bulan Depan
JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (70) mengatakan dirinya akan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya bulan depan, mengakhiri pemerintahan hampir empat dasawarsa di mana dia membangun stabilitas setelah perang bertahun-tahun.
Menjadi salah satu pemimpin berkuasa paling lama di dunia, PM Hun Sen membuat pengumuman itu beberapa hari setelah Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpinnya memenangkan 120 dari 125 kursi parlemen, dalam pemilihan umum di mana semua lawan yang serius disingkirkan.
"Saya bertemu dengan raja, dan menyatakan saya tidak akan melanjutkan posisi sebagai perdana menteri lagi," kata Hun Sen dalam pidato yang disiarkan secara nasional, dilansir dari Reuters 27 Juli.
"Saya harus berkorban dan melepaskan kekuasaan," sambungnya.
Lebih jauh PM Hun Sen mengatakan, putranya, Hun Manet, akan mendapatkan persetujuan kerajaan sebagai perdana menteri pada 10 Agustus dan dilantik pada 22 Agustus.
"Hun Manet ... akan menjadi perdana menteri dalam beberapa minggu mendatang," ungkapnya.
Hun Sen mengatakan, sudah waktunya memberi jalan bagi generasi pemimpin yang lebih muda.
"Sangat perlu memiliki kabinet baru yang sebagian besar terdiri dari anak muda... mereka bertanggung jawab atas masa depan," jelasnya.
"Perdamaian dan pembangunan jangka panjang akan dilanjutkan di bawah putra saya," tandas Hun Sen.
takan ia tidak akan menghilang hingga pensiun. Dia mengatakan akan tetap menjabat ketua partai yang berkuasa dan anggota Majelis Nasional.
Sebelumnya dia mengatakan akan kembali ke posisi perdana menteri, jika jika putranya tidak bekerja dengan baik.
Sementara itu, kelompok politisi oposisi, sebagian besar mengasingkan diri, dan kelompok HAM mengatakan Hun Sen telah bertahun-tahun menindas institusi demokrasi, sementara kolega dan kerabat partai mendapat keuntungan dari berbagai konsesi bisnis.
Pemerintah telah menolak tuduhan korupsi dalam jajarannya yang dilontarkan selama bertahun-tahun oleh politisi oposisi, kelompok hak asasi dan aktivis lingkungan.
"Sangat memprihatinkan Kamboja terus mengalami penyusutan ruang demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, merongrong kebebasan fundamental dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk dalam sebuah pernyataan pada Hari Rabu.
Meski begitu, PM Hun Sen juga berjasa membangun perdamaian dan mengangkat Kamboja ke status berpenghasilan menengah, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur selama 38 tahun berkuasa.
Baca juga:
- Badan Intelijen Ukraina Akui Operasi Sabotase di Jembatan Krimea Tahun Lalu
- Terima Menlu Wang Yi: Presiden Erdogan Tegaskan Prinsip Satu China, Tidak Dukung Kampanye NATO di Asia Pasifik
- Terima Presiden Palestina dan Pemimpin Hamas di Ankara, Presiden Erdogan: Turki Tidak Menerima Perubahan Status Quo
- Anjing Presiden Biden 10 Kali Gigit Anggota Secret Service dalam Kurun Waktu Empat Bulan
Sementara itu, Hun Manet yang berpendidikan Barat, yang merupakan wakil panglima tertinggi angkatan bersenjata, tidak banyak bicara tentang visinya untuk negara itu. Dia memenangkan kursi di ibu kota, Phnom Penh, dalam pemilihan Hari Minggu.
Parlemen baru akan bersidang pada 21 Agustus dan perdana menteri serta kabinet baru akan dilantik pada 22 Agustus, kata Hun Sen.
Diketahui, kritikus mencela pemilihan Hari Minggu sebagai palsu, setelah pemerintah mendiskualifikasi satu-satunya partai oposisi karena masalah teknis dan mengancam akan menghukum siapa pun yang menyerukan boikot.