Jabatan Berakhir September 2023, Gubernur NTB Sebut Penerusnya Hak Prerogatif Presiden Jokowi

NTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyampaikan sosok penjabat (Pj) penggantinya sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Hal ini ditegaskan Zulkieflimansyah seiring berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah pada 19 September mendatang.

"Nanti DPRD mengusulkan dan eksekutif hanya mengusulkan tapi tetap yang menentukan itu presiden," kata Zulkieflimansyah di Mataram, NTB, Senin 19 Juni, disitat Antara.

Ia menjelaskan, menjadi seorang PJ ada syarat-syaratnya. Salah satu di antaranya memiliki jabatan eselon I di daerah atau di pusat.

"Menjadi PJ ini ada syaratnya. Harus eselon I dan eselon I di NTB ini terbatas juga, ada pak Sekda NTB ada Rektor Universitas Mataram (Unram), ada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan Sekjen DPD RI Lalu Nikman," terangnya.

Kendati demikian, persoalan pencalonan Penjabat Gubernur NTB masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Karena masih ada waktu satu bulan lagi, yakni Juli 2023.

"Jadi belum pernah saya dengar ini di bicarakan karena mungkin bulan Juli baru ada pembicaraan. Tetapi kalaupun ada nama-nama itu jadi calon PJ menurut saya sangat mampu. Jadi nggak susah amat, jadi bisa-lah," ujar Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Disinggung terkait siapa yang layak menjadi PJ mengingat dari tiga nama yang ada di daerah dua orang diantaranya Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir dan Rektor Unram Prof Bambang belum memenuhi kriteria karena bukan pejabat struktural eselon I, melainkan pejabat non struktural. Zulkieflimansyah menyatakan semua layak. Hanya saja kembali lagi tergantung siapa yang nanti diusulkan naik oleh legislatif dan eksekutif.

"Kalau dari NTB yang bisa hanya tiga orang itu. Tapi kalau Sekda saja yang masuk kriteria berati ya Sekda aja," ujarnya.

"Tapi tinggal bagaimana nanti masukan dari DPRD dan yang lain. Mungkin bisa dari kalangan lain seperti TNI atau Polisi. Tapi harus mundur dari jabatannya, apakah mau juga mundur kita lihat. Jadi masih cukup waktu lah," katanya.

Sementara itu DPRD NTB mulai menerima sejumlah usulan nama PJ yang diusulkan sejumlah kalangan melalui legislatif.

"Sudah ada beberapa nama yang masuk. Ada lima atau enam nama. Yang diusulkan nanti tiga nama," kata Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.

Kendati demikian, Isvie enggan menyebutkan nama-nama calon Penjabat Gubernur NTB.

"Nanti saja saya sebut namanya. Nggak etis kalau saya sebut sekarang," ujarnya.

Anggota DPRD NTB dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini tidak menampik banyak figur yang ingin menjadi Penjabat Gubernur NTB. Bukan hanya dari daerah, tetapi juga nama-nama lain yang berasal dari luar NTB juga punya keinginan yang sama.

"Dari luar daerah juga banyak yang meminta," terang Isvie.

Meski demikian, Isvie berharap nantinya pemerintah pusat dapat memilih orang asli NTB sebagai PJ. Pasalnya, Isvie mengakui orang asli NTB-lah yang paling memahami kompleksitas persoalan di daerah.

"Harusnya (orang daerah, red), kami harapkan itu. Saatnya orang daerah mendapatkan haknya," katanya.