Kementerian BUMN Keukeuh Usulkan Impor KRL Bekas untuk Tahun Ini
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal tetap melakukan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Meskipun rekomendasi BPKP menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 12 April.
Tiko sapaan akrab Kartika mengakui ada penumpukan di jam-jam sibuk saat berangkat kerja maupun pulang kerja seperti pukul 06.00 sampai 08.00 dan 17.00 sampai 19.00 WIB.
Karena itu, sambung Tiko, impor KRL bekas dari Jepang diperlukan untuk mengatasi kepadatan penumpang di jam-jam sibuk tersebut.
“Kita mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu Ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 12 Maret.
Lebih lanjut, Tiko mengaku sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA) guna membahas hasil reviu BPKP. Hasilnya, sambung Tiko, pemenuhan gerbong KRL akan dilakukan dengan berbagai sumber 2023-2025.
“Kemarin kita diskusi dengan KAI, KCI, dan INKA kita lihat 2023, 2024, 2025 ini ada beda sumber. Yang 2025 InsyaAllah INKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk PMN investasi di peralatan untuk 2024 nanti. Sehingga, 2025 bisa benar-benar produksi,” jelasnya.
Selain itu, kata Tiko, KAI juga punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit. “Itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024,” ujarnya.
Tiko menjelaskan sumber impor KRL untuk tahun ini akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, sambung dia, izin impornya tidak bersifat permanen.
Baca juga:
“Impor biasa itu kan seolah selamanya ada, ini kan hanya sementara aja. Setelah itu sudah ganti, 2024 sudah retrofit, 2025 sudah INKA,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tiko mengatakan akan membuat rencana kerja yang detail, terkait rincian berapa yang diretrofit di 2024, berapa yang diproduksi di 2025.
“Tapi untuk mengisi gap sekarang ini karena kebutuhan masyarakat. Kita mungkin akan ajukan impor yang sifatnya tidak permanen,” tuturnya.