Bicara Penundaan Pemilu, Partai Demokrat: Kekuasaan Kalau Tak Diganti dengan Sistem, Ya Yang Maha Kuasa
JAKARTA - Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron bicara mengenai dinamika politik nasional jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Diantaranya terkait polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup dan isu penundaan pemilu.
Herman menegaskan, Partai Demokrat tetap berpedoman pada konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kalaupun ada proses yang tidak proporsional, menurutnya, itu karena keputusan di pengadilan negeri (PN) yang salah karena bukan 'kamarnya'. Sebab perkara tersebut sudah digugat di PTUN dan kalah, sedangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan.
"Proporsional terbuka atau tertutup, melihat sejarahnya, dulu juga salah satu kader PDIP yang menggugat untuk dilakukannya proporsional terbuka. (Saat ini) Dari 9 fraksi, 8 fraksi menetapkan terbuka, Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyampaikan dalam pendapatnya untuk juga dilakukan secara terbuka, (kalau) pada akhirnya menyimpang, ya tidak proporsional," ujar Herman Khaeron dalam Diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Dinamika Politik Jelang 2024' secara daring, Sabtu, 11 Maret.
"Tapi semua kita serahkan pada pemerintah pada akhirnya, karena negara lah yang mampu mengawal pemilu mau tepat waktu atau ada dinamika," sambungnya.
Menurut Herman, semua tahapan pemilu yang berproses tidak serta merta bisa diputuskan oleh tiga hakim PN seperti gugatan Partai Prima.
"Saya sebagai kepala BPOKK Demokrat ikut melegitimasi tingkatan sampai anak cabang. Kalau kemudian dipatahkan sehingga (pemilu) harus mundur, menurut saya ini tidak fair dan mindset siapapun harusnya disetel, mindset kekuasaan, di mana rakyat terlibat langsung dalam proses demokrasi ini, mari kita jaga," katanya.
Baca juga:
Herman mengaku senang jika pertarungan di pemilu adalah pertarungan adu gagasan dan ide. Dia menilai, biarkan anak muda saat ini tampil sebagai calon pemimpin jangan dianggap sebagai pengganti kekuasaan semata.
"Saya kira ini putra terbaik bangsa, jangan dipikir anak muda ini menggantikan kekuasaan, justru saya yakin akan lebih baik. anak muda ini tampil saat ini. Anies sudah tampil sebagai capres, mas AHY juga digadang jadi cawapres mudah mudahan Allah memberikan jalan pada keduanya," ucap Herman.
"(PKB) juga mengusung Cak Imin, Gerindra mengusung pak Prabowo. Kita kawal proses demokrasi, adu ide gagasan sehingga rakyat disajikan menu-menu yang betul-betul konstitusional, menu yang tidak buat gaduh perpolitikan. Karena situasi yang terus dibuat gaduh, anak muda makin apatis, makin tidak suka dengan politik," tegasnya.
"Kalau ini terus diganggu dengan proses politik konstitusional yang tidak proporsional, tentu akan menjadi keengganan bagi 60 persen pemilih muda. Pada saatnya kalau enggak diganti dengan sistem pemilu (kekuasaan, red) diganti oleh yang maha kuasa," kata Herman.