Ada Temuan Pencucian Uang Rp500 Triliun di 12 Koperasi, DPR Minta PPATK Gercep Koordinasi dengan Polisi dan Kejaksaan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan soal temuan pencucian uang di 12 koperasi simpan pinjam senilai Rp500 triliun.

"Jangan sampai banyak masyarakat yang menjadi korban, seperti kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, maka PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus bergerak cepat dan membuktikannya," kata Andi Rio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 16 Februari dilansir Antara.

Kata dia, tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada bisnis KSP sangat masif dan perpindahan aliran dananya terbilang mudah dilakukan. Bahkan sampai ke luar negeri.

Makanya dia khawatir model kejahatan seperti itu bisa terulang. Jangan sampai aliran dana tersebut sulit untuk dilacak kembali dan hilang dari pantauan.

"PPATK sendiri belum masuk dalam keanggotaan The Financial Action Task Force (FATF) yang merupakan sebuah lembaga standar internasional. Tentunya ini akan sulit untuk mengungkap pencucian uang yang lari ke luar negeri," ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mendorong agar PPATK tidak hanya fokus pada kasus-kasus TPPU ekonomi semata, melainkan dapat menelusuri pula transaksi aliran dana para bandar narkoba dan judi online yang kerap dikendalikan dari luar negeri.

"Ini menjadi pekerjaan rumah yang kami tunggu dari PPATK untuk dapat merealisasikannya pada tahun 2023," katanya.

Sebelumnya, 14 Februari kemarin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku menemukan ada 12 KSP yang diduga melakukan TPPU Indosurya selama kurun waktu 2020-2022.

"Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani koperasi,” kata Ivan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.