BPS Ingin Jakarta Jadi Contoh Sinkronisasi Data Warga Miskin untuk Daerah Lain

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menghadiri rapat pimpinan jajaran Pemprov DKI yang digelar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Rapat ini merupakan koordinasi lanjutan antara Pemprov DKI dengan BPS DKI Jakarta dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan warga secara detail yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Margo mengungkapkan, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan BPS ini merupakan langkah yang baru pertama dilakukan.

Daerah pertama yang menjalankan pendataan ini adalah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Heru Budi. Margo juga menyebut, mekanisme pemaduan data yang mereka jalankan akan menjadi contoh untuk daerah lain.

"Ini adalah langkah pertama yang ingin kami lakukan agar DKI menjadi prototype-nya nasional, bagaimana singkronisasi data itu dilakukan antara BPS dan pemerintah daerah. Harapannya ini akan menjadi contoh bagaimana kita membangun kelola data yang baik di Indonesia," kata Margo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Februari.

Margo menuturkan, himpunan data yang dimiliki BPS merupakan hasil registrasi sosial ekonomi (regsosek) pada tahun lalu. Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Sementara, Pemprov DKI memegang sejumlah data mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), hingga data dalam platform Carik Jakarta. Sinkronisasi data ini yang akan dijadikan rujukan bagi daerah lain.

"Kalau DKI sudah, kita bangun tata kelolanya, sinkronisasinya, maka tinggal di replikasi ke daerah-daerah lain. Sehingga, kita secara nasional akan memiliki tata kelola yang baik. Sehingga, pemerintah dalam merumuskan kebijakan sudah menggunakan satu data Indonesia," urai dia.

Melanjutkan, Heru Budi menyebut Pemprov DKI telah memberikan data yang mereka punya kepada BPS untuk disinkronisasi. Hasil sinkronisasi data dalam bentuk by name by address tersebut akan lebih akurat dengan keadaan di lapangan. Hal ini bisa menjadi dasar identifikasi warga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Setelah itu, Pemprov DKI akan menjalankan intervensi pemberian bantuan kepada warga yang masuk dalam sasaran pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting.

"Nanti, data ini untuk ketepatan pemberian sasaran bansos, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, sembako, bantuan gizi, pemberian obat-obatan, termasuk juga ada kaitannya dengan warga miskin ekstrem dan stunting," ungkap Heru.

Adapun, sinkronisasi data ini juga menjadi langkah Pemprov DKI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin menghapus angka kemiskinan ekstrem di Indonesia serta menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.