IPK Indonesia Merosot 4 Poin, KPK: Ironi Tapi Tak Ada Pembenahan Sistem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut merosotnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 adalah sebuah ironi. Semua pihak perlu memberi perhatian.

"Ini jadi kerisauan dan ironi kita semua dan ini menunjukkan bahwa kerja keras kita semua tidak bisa hanya dari hilir," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam tayangan YouTube Stranas PK, Kamis, 2 Februari.

Kata Ghufron, turunnya IPK Indonesia harus segera diikuti dengan pembenahan sistem. Karena penindakan yang dilakukan selama ini, termasuk oleh KPK dirasa tak akan cukup untuk memberantas korupsi.

"Enggak cukup, pak, ditangkapi, ditangkapi, ditangkapi tapi sistemnya tidak ada pembenahan, komitmennya tidak ada pembenahan, integritasnya tidak ada pembenahan," tegasnya.

"Maka yang selalu dikatakan teman-teman, (koruptor, red) yang tertangkap hanya yang apes tapi sistemnya tetap jelek," sambung Ghufron.

Lebih lanjut, negara diharap hadir segera memperbaiki berbagai hal. Ghufron bilang makin jauh masyarakat dari praktik korupsi maka pelayanan bagi mereka akan semakin baik.

"Kemauan kita memperbaiki sistem itu sesungguhnya adalah orientasi kita. Agar apa? Korupsi ditangkap itu bukan tujuan tapi yang terbaik adalah layanan negara bagi rakyat," ujarnya.

IPK Indonesia merosot empat poin dari 38 menjadi 34. Penilaian ini disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII).

"CPI Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di Jakarta, Selasa, 31 Januari.

Ada tiga sumber data yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 13 poin; IMD World Competitiveness Yearbook yang turun 5 poin; dan PERC Asia yang turun sebesar 3 poin.

Selajutnya, ada tiga yang mengalami sumber data yang mengalami stagnansi yaitu Global Insight, Bertelsmann Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit. Sedangkan yang meningkat adalah World Justice Project–Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project (VDem).

Dengan IPK berjumlah 34, Indonesia kini berada di bawah Timor Leste dan Vietnam yang mendapat skor 42. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83.

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90 diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan IPK 87, Norwegia 84, Singapura dan Swedia 83 serta Swiss 82.

Sementara di posisi terendah ada Somalia dengan skor 12. Suriah dan Sudan Selatan meraih skor 13 serta Venezuela dapat skor 14.