Soal Jual Beli Rekomendasi Praktik Dokter, Eks Penyidik KPK: Menkes Harus Bongkar dan Laporkan Agar Ditindak

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo minta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan jual beli rekomendasi penerbitan praktik dokter. Ia mengingatkan dugaan ini merupakan bentuk korupsi yang harus ditelisik.

"Jika betul yang disampaikan pak menteri maka setoran merupakan praktik korupsi, pak menteri harus berani bongkar pelakunya tanpa peduli dia siapa," kata Yudi dalam unggahan di akun Twitternya, @yudiharahap46 yang dikutip pada Senin, 30 Januari.

Laporan ke aparat penegak hukum perlu dilakukan agar penerima setoran bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Yudi, kebiasaan menyetor uang merusak sistem yang transparan dan akuntabel.

Tak hanya itu, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan. "Karena yang tidak punya uang tidak bisa berbuat apa-apa dan yang punya duit setelah menyetor tentu ingin balik modal," tegasnya.

"Jangan sampai ini salah satu penyebab biaya kesehatan mahal," sambung Yudi.

Selain itu, pernyataan Budi juga harus dibuktikan lewat pelaporan kepada aparat penegak hukum. Apalagi, disebutkan ada oknum di organisasi profesi yang ikut serta.

Lagipula, keamanan pelapor juga pasti terjamin. Ada sistem whistle blower yang bisa menutup erat identitas.

"Begitu dapat keterangan pelapor sebagai pintu masuk maka tentu strategi (yang digunakan, red) menguak dari sisi lain sehingga tidak ketebak siapa pelapornya, jadi karir pelapor tetap aman," jelas Yudi.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi menyinggung adanya uang setoran yang harus disampaikan dokter ke pihak tertentu untuk mendapatkan rekomendasi praktik. Dirinya mengaku mendengar hal ini dari sejumlah dokter di Tanah Air.

Hanya saja, sulit untuk mencari pelakunya. Apalagi, mereka biasanya berpesan jangan sampai fakta ini tersebar sedangkan korbannya bungkam karena takut.

"Kayak kentut. Bau tapi enggak tahu (siapa, red) karena orang akan takut ketika dia mengaku akan terancam karirnya atau rekomendasinya ke depan," ungkap Budi dalam tayangan YouTube webinar bertajuk 'Polemik Kewenangan Rekomendasi Izin Praktik Dokter' di YouTube Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau, dikutip Senin, 30 Januari.

Selain jual beli surat rekomendasi izin, Menkes Budi juga mendengar cerita adanya nepotisme dalam proses ini dari para dokter di Tanah Air. "Beberapa teman merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya saingan dengan anaknya yang memberikan rekomendasi di sana," katanya.

Masalah terakhir, rekomendasi sulit dikeluarkan terhadap dokter spesialis ke daerah tertentu. Padahal tenaga di sana sangat kurang.