JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan rekomendasi praktik dokter di Tanah Air dilakukan secara terbuka. Sistem terstruktur harus diutamakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Hal ini disampaikan Budi dalam tayangan YouTube webinar bertajuk 'Polemik Kewenangan Rekomendasi Izin Praktik Dokter' di YouTube Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau, dikutip Senin, 30 Januari.
"Harusnya (penerbitan rekomendasi, red) tidak dilakukan on personal. Tidak dilakukan sampai seperti bikin SIM atau paspor, satu per satu. Itu harus dilakukan berdasarkan sistem terstruktur, terbuka, dan transparan," kata Menkes.
"Sehingga menghindari abuse of power tadi," sambungnya.
Budi menyebut dirinya sebenarnya lebih setuju rekomendasi itu diterbitkan dari organisasi kedokteran di daerah. "Misalnya IDI Riau boleh secara transparan bikin mekanisme orang yang enggak ethical tuh seperti apa. Ada komite etik, kompetensinya," ujar eks Wakil Menteri BUMN tersebut.
Jika organisasi kesehatan daerah menyatakan dokter tersebut tidak lolos maka dia akan masuk daftar hitam atau blacklist. Dari sistem ini, diharap para dokter tak perlu lagi bernegosiasi dengan pihak lain untuk dapat izin praktik.
"Kalau dia tidak lolos masukkan saja ke blacklist. Nanti saya bilang ke semua. Pemerintah pusat, daerah, orang yang masuk diblacklistnya IDI Riau tidak boleh praktik," tegasnya.
Sementara yang lolos, kata Menkes, tak perlu lagi mengurusi izin praktik. "Otomatis langsung (mendapat izin, red). Sehingga menghindari abuse of power, negosiasi satu per satu non-sistem, under the table, nobody knows karena adanya pemberian rekomendasi yang sifatnya transaksional," ujarnya.
Sebelumnya, Budi juga menyinggung adanya uang setoran yang harus disampaikan dokter ke pihak tertentu untuk mendapatkan rekomendasi praktik. Dalam forum yang sama, dia mengaku mendengar hal ini dari sejumlah dokter di Tanah Air.
Hanya saja, sulit untuk mencari pelakunya. Apalagi, mereka biasanya berpesan jangan sampai fakta ini tersebar sedangkan korbannya bungkam karena takut.
"Kayak kentut. Bau tapi enggak tahu (siapa, red) karena orang akan takut ketika dia mengaku akan terancam karirnya atau rekomendasinya ke depan," ungkap Budi dalam dialog itu.
Selain jual beli surat rekomendasi izin, Menkes Budi juga mendengar cerita adanya nepotisme dalam proses ini dari para dokter di Tanah Air. "Beberapa teman merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya saingan dengan anaknya yang memberikan rekomendasi di sana," katanya.
Terkait
