Di Atas Mobil Komando Massa Ojol, Pimpinan Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PKS dan PDIP Akui Bakal Tolak Penerapan ERP
JAKARTA - Pimpinan Komisi B DPRD DKI menemui massa pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa penolakan rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina yang mendatangi massa mengaku akan menindaklanjuti aspirasi dari massa ojol yang menggelar aksinya di kawasan Gedung DPRD DKI, hari ini, Rabu 25 Januari.
"Kami seluruh Anggota Komisi B berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait. Semua dalam kondisi saat ini yang kami lakukan adalah menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan keberatan ini. Ini yang akan kami jadikan bahan pertimbangan ketika pihak eksekutif mengajukan usulan ERP ini," ujar Ismail di atas mobil komanso massa ojol, Rabu, 25 Januari
Dua pimpinan Komisi B DPRD DKI itu sebelumnya sempat ditolak ketika mendatangi massa ojol. Massa aksi kukuh ingin bertemu Ketua DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasinya.
Beberapa jam setelahnya, Ismail dan Wa Ode kembali menemui massa. Ketika Ismail dan Wa Ode hendak memberikan keterangan di balik kawasan gedung DPRD DKI, massa ojol meminta keduanya keluar ke Jalan Kebon Sirih dan memberikan pernyataan dari atas mobil komando.
Menuruti, Ismail dan Wa Ode naik ke atas mobil komando dengan di kelilingi ratusan ojol.
Namun, setelah Ismail memberikan pernyataan berjanji bakal menampung aspirasi para ojol, massa aksi belum puas.
Mereka meminta partai yang menaungi Ismail dan Wa Ode masing-masing PKS dan PDIP menunjukan sikap tegas menolak penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta.
"Kita ingin ada pernyataan resmi Pak Ismail mewakili PKS dan Ibu Wa Ode dari PDIP bahwa Fraksi PKS dan Fraksi PDIP menolak dengan tegas rencana ERP. Saya ingin ada pernyataan di depan teman-teman ojol," seru orator di atas mobil komando.
Baca juga:
- Demo di Gedung DPRD DKI, Ojol ke Anggota Dewan: Jangan Berlakukan ERP Jika Berharap Suara Kami di Pemilu
- Putri Candrawathi Bantah Jaksa Soal Pakai Baju Seksi Dukung Skenario Ferdy Sambo
- Dishub DKI Cari Konsultan untuk Evaluasi Jalur Sepeda via Lelang, Anggarannya Capai Rp2 Miliar
- Masuknya Ridwan Kamil dan Pakde Karwo ke Golkar Dinilai Bakal Goyang Penguasa Suara di Jabar dan Jatim
Melihat seruan dari massa aksi yang mengelilinginya, Ismail akhirnya mengeluarkan pernyataan PKS menolak ERP.
"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap Ismail.
Sementara Wa Ode, atas nama fraksinya di DPRD DKI, sempat memberi pernyataan bersayap. Tak ada kata penolakan ERP yang keluar dari ucapan Wa Ode.
"Partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan.
Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucap Wa Ode.
Mendengar pernyataan tersebut, massa aksi masih belum puas. Mereka mendesak Wa Ode mengulang pernyataannya dengan tegas. Akhirnya, Wa Ode mengaku akan menolak rencana penerapan jalan berbayar tersebut.
"Kita ingin statement dari Ibu di depan massa aksi yang menolak ERP ini. Ibu menyatakan dengan tegas bahwa Fraksi PDIP menolak! Begitu saja, Bu," tutur orator aksi.
"Saya tanya, teman-teman semua menolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," jawab Wa Ode.
Setelahnya, Ismail dan Wa Ode meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa dan kembali masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Tak lama, peserta demonstrasi yang memadati Jalan Kebon Sirih membubarkan diri.