Jepang Kembali Ajukan Situs Perang Dunia Tambang Sado Sebagai Warisan Dunia UNESCO Meski Diprotes Korea Selatan

JAKARTA - Jepang kembali mengajukan kompleks tambang emas dan perak di Pulau Sado untuk masuk daftar Warisan Dunia UNESCO, setelah memperbaiki kekurangan yang ditunjukkan oleh organisasi tersebut dari permohonan sebelumnya yang dibuat tahun lalu, kata Menteri Kebudayaan Jepang Hari Jumat, bertentangan dengan keinginan Korea Selatan.

Kompleks tambang di Prefektur Niigata adalah salah satu penghasil emas terbesar di dunia pada abad ke-17, tetapi menjadi penyebab ketegangan dengan Korea Selatan karena mengklaim situs tersebut terkait dengan kerja paksa orang Korea di masa perang.

Pengumuman pencalonan kembali itu disambut dengan protes dari pemerintah Korea Selatan.

"(Tambang) memiliki nilai budaya, karena menunjukkan penggunaan teknologi industri dan sistem produksi melalui penciptaan kerajinan tangan tradisional hingga Periode Edo (1603-1868)," jelas Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi Keiko Nagaoka, melansir Kyodo News 20 Januari.

Diketahui, permohonan yang ditujukan agar situs tersebut masuk dalam daftar paling cepat 2024, diajukan pada Kamis lalu.

"Kami akan bekerja keras agar tambang Sado terdaftar dan dianggap sebagai situs Warisan Dunia," jelas Gubernur Niigata Hideyo Hanazumi

Februari tahun lalu, Pemerintah Jepang merekomendasikan kompleks tambang tersebut untuk status Warisan Dunia UNESCO. Namun, badan PBB tersebut tidak mempertimbangkan pencantumannya, karena kurangnya penjelasan mengenai Tambang Emas Nishimikawa Placer.

Terpisah, Korea Selatan telah mendesak Jepang untuk tidak mengejar daftar tersebut, karena apa yang dipandang Seoul sebagai kerja paksa warga Korea di pulau itu selama penjajahan Jepang di Semenanjung Korea tahun 1910-1945.

Wakil Menteri Luar Negeri Kedua, Lee Do Hoon, memanggil Daisuke Namioka, diplomat urusan ekonomi di Kedutaan Besar Jepang, untuk mengajukan protes ke Tokyo.

Sementara, juru bicara kementerian menyatakan menentang tawaran tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah Korea akan terus melakukan upaya bersama dengan masyarakat internasional, termasuk UNESCO, sehingga sejarah lengkap yang berisi sejarah menyakitkan orang-orang yang dipaksa bekerja selama masa perang dapat tercermin," kata juru bicara tersebut.

Jika inisiatif Pemerintah Jepang berjalan sesuai rencana, badan penasihat UNESCO akan mensurvei situs tersebut untuk menentukan apakah layak ditambahkan ke dalam daftar.

Diketahui, Komite Warisan Dunia UNESCO membuat keputusan resmi sekitar musim panas setiap tahun.

"Kami akan memberikan penjelasan menyeluruh kepada komunitas internasional, sehingga nilainya dihargai," jelas Menteri Nagaoka, mengenai keberatan Negeri Ginseng.