Brasil Selidiki Kerusuhan di Ibu Kota: Ratusan Orang Ditangkap, Jaksa Agung Minta Media Sosial Blokir Propaganda

JAKARTA - Otoritas Brasil mulai menyelidiki serangan terburuk terhadap institusi negara sejak demokrasi dipulihkan empat dekade lalu, dengan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu ke pengadilan.

Puluhan ribu demonstran anti-demokrasi pada Hari Minggu menyerbu Mahkamah Agung, Kongres dan istana kepresidenan, menghancurkan jendela, menjungkirbalikkan furnitur, menghancurkan karya seni dan mencuri Konstitusi 1988 asli negara itu. Senjata juga disita dari kantor keamanan presiden.

Mahkamah Agung Brasil pada Minggu malam menangguhkan gubernur Brasilia dari jabatannya selama 90 hari karena lemahnya keamanan di ibu kota, setelah ribuan pendukung mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro menerobos gedung-gedung pemerintah.

Hakim Agung Alexandre de Moraes juga memerintahkan platform media sosial Facebook, Twitter, dan TikTok untuk memblokir propaganda kudeta.

Presiden sayap kiri Lula, yang mulai menjabat pada 1 Januari, mengatakan pasukan polisi militer setempat yang melapor kepada Gubernur Brasilia Ibaneis Rocha, mantan sekutu Bolsonaro, tidak melakukan apa pun untuk menghentikan gerak maju para pengunjuk rasa.

Presiden Lula memutuskan intervensi federal atas keamanan publik di ibu kota, menjanjikan hukuman bagi para pemimpin serangan "fasis" yang bertujuan memprovokasi kudeta militer, untuk dapat mengembalikan Bolsonaro ke tampuk kekuasaan.

"Semua orang yang melakukan ini akan ditemukan dan dihukum," kata Presiden Lula kepada wartawan dari Negara Bagian Sao Paulo, melansir Reuters 9 Januari.

Serangan itu menimbulkan pertanyaan di antara sekutu Presiden Lula, tentang bagaimana pasukan keamanan publik di ibu kota begitu tidak siap dan mudah kewalahan oleh perusuh, yang telah mengumumkan rencana mereka beberapa hari sebelumnya di media sosial.

Presiden Lula menyalahkan Bolsonaro karena mengobarkan semangat para pendukungnya, setelah kampanye tuduhan tak berdasar tentang kecurangan pemilu setelah berakhirnya pemerintahannya yang ditandai dengan populisme nasionalis yang memecah belah.

Dari Florida, di mana dia terbang 48 jam sebelum masa jabatannya berakhir, Bolsonaro menolak tuduhan itu, men-tweet bahwa demonstrasi damai itu demokratis tetapi invasi gedung-gedung pemerintah "melewati batas."

Sementara itu, polisi merebut kembali gedung-gedung umum yang rusak di ibu kota futuristik yang ikonik setelah tiga jam, membubarkan massa dengan gas air mata.

Menteri Kehakiman Flavio Dino mengatakan 200 demonstran telah ditangkap, tetapi gubernur Rocha menyebutkan jumlahnya 400 orang.

Dino mengatakan, penyelidikan akan bertujuan untuk mengungkap siapa yang membiayai beberapa ratus bus yang membawa pendukung Bolsonaro ke Brasilia, serta menyelidiki Rocha karena tidak mempersiapkan keamanan.

Pendudukan gedung-gedung pemerintah telah direncanakan setidaknya selama dua minggu oleh para pendukung Bolsonaro, dalam kelompok-kelompok di platform pesan media sosial seperti Telegram dan Twitter, namun tidak ada langkah pasukan keamanan untuk mencegah serangan oleh kelompok yang disebut sebagai 'penyitaan kekuasaan oleh rakyat'.

Pesan yang dilihat oleh Reuters sepanjang minggu menunjukkan, anggota kelompok semacam itu mengatur titik pertemuan di beberapa kota di seluruh negeri, dari mana bus sewaan akan berangkat ke Brasilia, dengan maksud untuk menduduki gedung-gedung publik.

Rencananya termasuk berkemah di depan markas komando tentara, di mana kelompok pendukung Bolsonaro telah berkemah sejak Lula memenangkan pemilihan pada bulan Oktober.

Pada Minggu sore, ketika para pengunjuk rasa mulai berdatangan di lapangan terbuka Brasilia, alih-alih ditahan, mereka dikawal oleh mobil Polisi Militer dengan lampu yang berkedip. Polisi anti huru hara baru tiba di tempat kejadian dua jam setelah penyerbuan dimulai.

Diketahui, Bolsonaro menghadapi risiko hukum dari beberapa penyelidikan di hadapan Mahkamah Agung di Brasil dan masa depannya di Amerika Serikat, di mana dia bepergian dengan visa yang dikeluarkan hanya untuk presiden yang menjabat, dipertanyakan.

"Bolsonaro seharusnya tidak berada di Florida," kata Anggota Kongres Demokrat Joaquin Castro di CNN.

"Amerika Serikat seharusnya tidak menjadi tempat perlindungan bagi otoriter yang telah mengilhami terorisme domestik di Brasil. Dia harus dikirim kembali ke Brasil," tandasnya.