Prancis Perketat Aturan Kripto dalam Negeri, Ini Saran Gubernur Banque de France!

JAKARTA – Gubernur bank sentral Prancis Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, menekankan pentingnya aturan ketat terhadap industri kripto di dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan kripto harus mematuhi aturan tersebut dan mendapat izin sebelum beroperasi.

Lebih lanjut, dia menyarankan pemerintah Prancis untuk menggodok aturan kripto yang lebih ketat terhadap entitas aset digital domestik tanpa harus menunggu negara-negara Eropa lainnya melakukan hal yang sama.

Menurut pejabat bank sentral Prancis, entitas mata uang kripto harus mendapatkan otorisasi yang lebih ketat dari pengawas daripada yang sudah ada karena "lingkungan yang tidak stabil" saat ini.

Sekitar 60 organisasi, termasuk Binance, telah mendapatkan izin dari The Autorité des Marchés Financiers (AMF) untuk menawarkan produk dan layanan mereka di negara Eropa. Namun, tidak ada yang memiliki lisensi sebagaimana yang didesak Villeroy.

Gubernur menyatakan bahwa kekacauan baru-baru ini di dunia kripto, yang melihat banyak kebangkrutan, arus keluar minat investor, dan penurunan pasar, adalah alasan utama mengapa Prancis harus mempercepat amandemen tersebut.

"Gangguan yang terlihat pada tahun 2022 menyuburkan satu keyakinan dasar: Prancis harus beralih sesegera mungkin ke otorisasi wajib DASP (penyedia layanan aset digital) daripada sekadar mewajibkan pendaftaran mereka. Dan ini perlu diterapkan jauh sebelum MiCA mulai berlaku untuk menciptakan kerangka kepercayaan yang diharapkan," kata Villeroy, dikutip dari CryptoPotato.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) telah menyetujui peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) pada bulan Oktober tahun lalu. RUU yang akan datang dapat menetapkan rezim perizinan terkait untuk pertukaran dan bisnis lain yang akan berlaku untuk semua 27 anggota blok. Aturan MiCA secara khusus akan fokus dalam memerangi penggelapan pajak dan pencucian uang dan bakal diterapkan pada tahun 2024.

Eropa Bisa Kehilangan Dominasi Keuangannya

Villeroy sebelumnya telah mendesak otoritas Eropa untuk membangun kerangka kerja peraturan cryptocurrency sesegera mungkin karena jika tidak, Benua Lama bisa kehilangan dominasi keuangannya sementara euro bisa mengalami kemunduran.

"Apakah itu mata uang digital atau pembayaran, kita di Eropa harus siap untuk bertindak secepat yang diperlukan atau mengambil risiko erosi kedaulatan moneter kita," ujar Gubernur Banque de France.

Dia juga mengatakan bahwa Uni Eropa memiliki waktu satu atau dua tahun untuk memperkenalkan undang-undang semacam itu, atau benua itu bisa "kehilangan momentumnya."

Villeroy mengutarakan pemikirannya pada musim panas 2021, yang berarti bahwa RUU berpeluang diterapkan pada bulan-bulan berikutnya (dengan asumsi pengawas Eropa mempertimbangkan rekomendasinya).