Kritikan Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT KPK Mendapat Tanggapan Negatif Menurut Pantauan Netray

JAKARTA - Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta pada 20 Desember lalu menuai polemik. Alih-alih mendukung, Luhut justru dengan gamblang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terlalu sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sebab, menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut, OTT justru merusak citra Indonesia di mata dunia. Mending, memprioritaskan upaya yang memberikan dampak besar dengan melakukan pencegahan lewat sistem berbasis digital.

Digitalisasi akan mempersempit ruang untuk korupsi, bahkan menghilangkannya. Tidak ada lagi yang berani, kemungkinan kecil untuk curang.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau, jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," ucap Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, membandingkan OTT dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta menyimpulkan digitalisasi lebih baik daripada operasi tangkap tangan, sungguh keliru. Mencerminkan rendahnya komitmen pejabat negara dalam menumpas korupsi secara menyeluruh.

Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan tidak sependapat. Menurut dia, bukan OTT yang membuat negara menjadi jelek, melainkan menurunnya pemberantasan terhadap korupsi.

“Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tiga pola secara bersamaan, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan tidak akan berdampak efektif,” ucap Novel.

Senada dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, “Bila ingin penindakan hukum seperti OTT dikurangi, upaya pencegahan dan pendidikan harus diperkuat.”

Ketiga poin saling terkait, ketika pencegahan dan pendidikan menguat, penindakan terhadap perilaku korupsi akan turun dengan sendirinya. Sebaliknya, jika dirasa belum kuat, upaya penindakan juga tidak bisa ditinggalkan.

“Barangkali itu saya kira, tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia, termasuk KPK menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” ucap Ma'ruf.

Trending Topic

Tanggapan sejumlah kalangan atas pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait OTT KPK memang menjadi trending topic pemberitaan media massa, khususnya media massa online. Netray menemukan 614 artikel yang membahas hal tersebut selama periode 19-28 Desember 2022.

Begitupun di Twitter. Dengan menggunakan kata kunci luhut binsar, kpk && luhut, luhut && ott kpk pada periode yang sama, Netray menemukan 4.120 cuitan, 2.588 di antaranya bersentimen negatif.

“Sementara secara keseluruhan jumlah impresi mencapai 208,7 ribu dan berpotensi menjangkau 117,3 juta akun pengguna Twitter,” tulis Netray pada 30 Desember 2022.

Pemberitaan media massa maupun Twitter tampak memiliki laju intensitas yang hampir serupa. Puncak tertinggi sama-sama terjadi pada 21 Desember 2022. Kemudian melandai hingga 28 Desember 2022. Juga, sama-sama didominasi oleh sentimen negatif.

Pegiat Twitter beranggapan seharusnya bukan tindakan OTT yang dikurangi melainkan perilaku korupsinya. Saat ini saja meski OTT terus berjalan, korupsi masih marak terjadi dan tak kunjung membuat koruptor merasa jera.

“KPK sudah dilemahkan, 23 napi bebas bersyarat, hakim agung terima suap, jaksa jadi koruptor, petugas partai banyak korup, pengusaha tajir korupsi puluhan triliun, kok OTT dianggap jelek buat negeri? KORUPSI YANG BIKIN JELEK DAN BURUK NEGERI INI!” cuit @FraksiRakyatID pada 21 Desember.

@NewsJerami mengutip pernyataan Saut Sitomorang, “Saut Situmorang dengan keras membantah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal jangan sering-sering melakukan OTT. Kata Saut, ‘Anda siapa larang-larang OTT!’”

“Di Twitter akun @NewsJerami dan @democrazymedia menjadi akun paling populer dalam perbincangan terkait Luhut Binsar Pandjaitan dan OTT KPK. Sementara di media pemberitaan online tampak Suara dan Warta Ekonomi menjadi portal media online yang paling banyak menerbitkan artikel terkait Luhut pada periode tersebut,” tulis Netray menutup laporannya.