Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, soal seringnya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

Menurut Waketum Gerindra ini, jika pernyataan Luhut tidak ditangkap hanya sepenggal, maka maksudnya adalah baik. Dia menilai, pernyataan itu jangan langsung dianggap bahwa Luhut anti terhadap pencegahan korupsi. 

"Kalau saya baca lengkap, maksud beliau (Luhut) bagus. Yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi," ujar Habiburokhman, Rabu, 21 Desember. 

Legislator Gerindra dapil DKI Jakarta itu mengatakan, pernyataan Luhut dimaksudkan apabila semua proses pengadaan dan pelayanan sudah dilakukan upaya digitalisasi maka semakin minim peluang penyimpangannya. 

Contohnya, kata Habiburokhman, saat ini Polri menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Menurutnya, keberadaan ETLE mampu memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. 

"Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," kata Habiburokhman. 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengingatkan KPK jangan sering melaksanakan penindakan. Menurutnya, pencegahan harusnya dilakukan lebih maksimal.

"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember.

Tak hanya itu, Luhut juga menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk. Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.

"OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," tegasnya.