Ditanya soal Menteri yang Bakal Diganti, Jokowi Sebut Clue dan Tersenyum
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan atas isu reshuffle kabinet yang mungkin akan dilakukannya dalam waktu dekat ini. Tak banyak berkomentar, Jokowi pun menyebut 'clue' soal menteri yang akan direshuffle.
Hal itu disampaikan saat Presiden Jokowi menghadiri peresmian Stasiun Manggarai tahap I, Senin, 26 Desember.
Awalnya, Jokowi hanya tersenyum ketika ditanya mengenai adanya dorongan dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Diketahui kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.
"Clue-nya..., ya sudah," ujar Jokowi sambil tersenyum dan meninggalkan awak media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 26 Desember.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat, meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Hal itu dikatakan Djarot menanggapi pernyataan presiden soal kemungkinan reshuffle kabinet.
Menurut Djarot, pergantian tersebut merupakan penyegaran di internal kabinet untuk mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, juga semua menteri juga harus dievaluasi, supaya apa? Supaya ada darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji janji kampanye," ujar Djarot kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Desember.
Baca juga:
Anggota Komisi IV DPR itu lantas menyinggung soal impor beras ditengah penggalakkan swasembada beras. Padahal kata Djarot, saat musim panen dan harga beras naik, malah justru melakukan impor beras.
"Sudah gembar gembor swasembada beras kita impor beras saat harga naik, harusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, malah dihajar dengan impor beras," kata Djarot.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut, kebijakan tersebut akan berdampak kepada para petani. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI selalu menyampaikan untuk melihat data apakah ada kesamaan antara BPS, Kementan, Bulog dengan data yang dimiliki oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional.
"Coba buka dan satukan perlu nggak kita impor, katanya masih cukup.Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung.Ini semua perlu dievaluasi," jelas Djarot.