Bela Pelarangan Perempuan Akses Universitas, Taliban: Mereka Tidak Memperhatikan Hijab

JAKARTA - Pemerintah yang dikelola Taliban Afghanistan mengatakan pada Hari Kamis, mereka menutup universitas untuk wanita sebagian karena siswa wanita tidak mematuhi interpretasinya tentang aturan berpakaian Islami, dalam sebuah keputusan yang dikutuk secara global.

Mahasiswa perempuan ditolak dari kampus pada Hari Rabu, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi mengatakan akses mereka akan ditangguhkan "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

Langkah tersebut memicu kecaman keras dari pemerintah asing, menuai kritik dari beberapa warga Afghanistan, yang memicu protes di kota-kota Afghanistan.

Lusinan wanita berkumpul di luar Universitas Kabul pada hari Kamis untuk memprotes dalam demonstrasi publik besar pertama di ibu kota sejak keputusan tersebut.

Di ibu kota, sekitar 50 pengunjuk rasa yang sebagian besar perempuan berkumpul di luar Universitas Kabul sambil memegang spanduk dan meneriakkan: "Pendidikan adalah hak kami, universitas harus dibuka."

Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Nida Mohammad Nadim, dalam komentar pertamanya tentang masalah tersebut, mengatakan kepada penyiar negara Afghanistan RTA, beberapa masalah telah mendorong keputusan tersebut, termasuk siswa perempuan yang tidak mengenakan pakaian Islami yang pantas dan interaksi antara siswa dari jenis kelamin yang berbeda terjadi.

"Mereka tidak memperhatikan Hijab, mereka datang dengan pakaian yang kebanyakan wanita pakai untuk pergi ke pesta pernikahan," jelasnya, melansir Reuters 23 Desember.

Menteri pendidikan tinggi mengatakan dalam wawancaranya, bahwa Taliban "meminta dunia untuk tidak ikut campur dalam urusan kami."

Nadim mengatakan diskusi tentang pendidikan perempuan sedang berlangsung.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Taliban mencoba untuk menghukum wanita Afghanistan "untuk masa depan yang gelap tanpa kesempatan" dengan melarang mereka menghadiri universitas.

Blinken meminta Taliban untuk membatalkan larangan tersebut.

"Kami terlibat dengan negara lain dalam hal ini sekarang. Akan ada biaya jika ini tidak dibatalkan," kata Menlu Blinken dalam konferensi pers, menolak untuk memberikan rinciannya.

"Kami akan mengejar mereka dengan sekutu dan mitra."

Diketahui, pasukan pimpinan AS menarik diri dari Afghanistan pada Agustus 2021 setelah 20 tahun perang ketika bekas pemerintah yang didukung Barat runtuh dan militan, yang menerapkan interpretasi Islam yang ketat, merebut Kabul.

Sejak Taliban mengambil alih, mahasiswa dan profesor mengatakan kelas universitas telah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, mahasiswi telah menyesuaikan pakaian mereka untuk memenuhi instruksi seperti menutupi wajah dan mengenakan warna gelap.

Pemerintahan yang dipimpin Taliban telah menuai kritik, termasuk dari pemerintah asing, karena tidak membuka sekolah menengah khusus perempuan pada awal tahun ajaran di Bulan Maret, membuat sinyal putar balik akan dilakukan.

Meskipun sekolah menengah di sebagian besar provinsi telah ditutup, beberapa tetap buka dan banyak pusat bimbingan belajar dan kelas bahasa dibuka untuk anak perempuan.

Nadim mengatakan, pendidikan agama tetap terbuka untuk siswa perempuan. Nadim mengatakan pemerintahan yang dikelola Taliban menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan hukum Islam.

Reaksi terhadap pembatasan pendidikan perempuan mempersulit upaya pemerintahan pimpinan Taliban untuk mendapatkan pengakuan formal dan pencabutan sanksi yang menghambat ekonomi, kata para diplomat.