TikTok Lakukan Upaya Keterbukaan untuk  Yakinkan Pemerintah AS Mereka Tak Dikontrol dari China

JAKARTA - Aplikasi video pendek terpopuler TikTok, kini  menawarkan untuk mengoperasikan lebih banyak bisnisnya secara jarak jauh dan tunduk pada pengawasan pihak luar. Usulan ini muncul  saat mereka mencoba meyakinkan pemerintah AS agar mengizinkannya tetap di bawah kepemilikan perusahaan teknologi China, ByteDance.

TikTok telah berupaya meyakinkan departemen dan lembaga pemerintah AS selama tiga tahun terakhir bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau entitas lain mana pun, di bawah pengaruh pemerintah negara tersebut.

Tahun lalu, Presiden AS Joe Biden mencabut perintah eksekutif dari pendahulunya Donald Trump untuk melarang TikTok di Amerika Serikat. Namun  negosiasi antara pemerintahannya dan perusahaan media sosial berlanjut mengenai kesepakatan potensial yang akan mengatasi masalah keamanan.

Anggota parlemen AS yang berusaha untuk menindak China sebagai bagian dari rangkaian perselisihan yang lebih luas atas perang perdagangan, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia telah memanfaatkan masalah keamanan atas TikTok untuk menekan Gedung Putih agar mengambil tindakan keras.

TikTok telah meluncurkan beberapa langkah yang ditujukan untuk menenangkan pemerintah AS, termasuk perjanjian dengan Oracle Corp  untuk menyimpan data pengguna aplikasi di Amerika Serikat dan divisi Keamanan Data Amerika Serikat (USDS), untuk mengawasi perlindungan data, dan keputusan moderasi konten. Kebijakan itu telah menghabiskan  dana 1,5 miliar dolar AS (Rp23,2 triliun) untuk biaya perekrutan dan reorganisasi untuk membangun unit itu.

Namun menurut laporan Reuters, beberapa pejabat pemerintah AS, termasuk di Departemen Pertahanan AS, Biro Investigasi Federal (FBI) dan Badan Intelijen Pusat (CIA), tetap menentang kesepakatan keamanan itu. Pejabat ini berpendapat bahwa pengguna TikTok akan terus menjadi rentan karena aplikasi tersebut masih akan mengandalkan teknologinya pada ByteDance, yang juga mengoperasikan aplikasi video pendek China, Douyin.

Untuk mengatasi rintangan ini, TikTok berupaya memberikan lapisan pengawasan baru kepada pemerintah AS. Mereka telah memperluas peran Oracle untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi TikTok terpisah dari ByteDance.

Menurut sumber Reuters, Oracle akan meninjau kode aplikasi, yang menentukan tampilan dan nuansa TikTok, dan kode server, yang menyediakan fungsi seperti pencarian dan rekomendasi. Tinjauan akan dilakukan di "pusat transparansi" khusus yang dikunjungi oleh para insinyur Oracle, untuk yang pertama dijadwalkan dibuka di Maryland pada bulan Januari.

“TikTok juga mengusulkan untuk membentuk dewan "proksi" yang akan menjalankan divisi USDS secara independen dari ByteDance,” kata sumber tersebut.

Divisi ini dipimpin sementara oleh Andrew Bonillo, mantan agen Dinas Rahasia AS, dan sampai kesepakatan keamanan dengan AS tercapai, divisi ini melapor ke Kepala Eksekutif TikTok, Shou Zi Chew.

“Dewan USDS akan memiliki tiga anggota yang akan disaring oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), sebuah panel keamanan nasional,” kata sumber tersebut. ByteDance tidak akan memiliki kendali atas dewan dan keputusannya, meskipun mereka akan tetap membayar operasi divisi USDS.

TikTok juga berusaha untuk mempekerjakan auditor dan pemantau independen yang akan dibayar oleh perusahaan tetapi mereka melapor ke CFIUS. Mereka telah mengirimkan permintaan proposal untuk beberapa peran kepada perusahaan dan konsultan serta telah menetapkan tenggat waktu untuk tanggapan pada paruh pertama Januari.

Sumber tersebut meminta anonimitas untuk membahas perluasan peran Oracle, dewan perwakilan yang diusulkan, dan detail perekrutan dan pengeluaran di TikTok, yang dilaporkan  untuk pertama kalinya.

Seorang juru bicara TikTok menolak mengomentari konsesi khusus yang telah dibuat perusahaan kepada pemerintah AS. Namun  mengatakan bahwa solusi untuk masalah keamanan yang diajukan ke CFIUS "komprehensif". Dia menambahkan bahwa TikTok belum berdiskusi dengan pemerintah AS "tentang substansi perjanjian yang diusulkan" sejak akhir musim panas.

"Kami telah membuat kemajuan substansial dalam mengimplementasikan solusi itu selama setahun terakhir, dan berharap dapat menyelesaikan pekerjaan itu untuk menyelesaikan masalah ini," kata juru bicara TikTok.

Oracle tidak menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara Departemen Keuangan, yang memimpin CFIUS, juga menolak berkomentar selain mengatakan bahwa panel tersebut berkomitmen untuk menjaga keamanan nasional. Gedung Putih menolak mengomentari ulasan CFIUS tentang TikTok.

Keputusan Gedung Putih 

Menurut salah satu sumber, pejabat AS yang terlibat dalam pembicaraan telah mengindikasikan bahwa banyak tindakan sukarela yang diterapkan TikTok untuk meningkatkan keamanannya dapat menjadi bagian dari perjanjian apa pun untuk memungkinkan ByteDance mempertahankan kepemilikannya. Namun, tidak jelas apakah pemerintahan Biden pada akhirnya akan menandatangani kesepakatan keamanan dengan TikTok.

Ini adalah salah satu tantangan hukum dari perusahaan yang menghambat upaya Trump untuk memaksakan divestasi.

Hasilnya pada akhirnya akan ditentukan oleh Gedung Putih, karena Biden akan diminta untuk mengadili argumen dari berbagai departemen dan lembaga pemerintah yang mendukung atau menolak kesepakatan.