Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Inflasi Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai upaya dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini diungkapkan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Ketahanan Pangan DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rapat TPID demi memastikan pasokan dan stabilnya harga kebutuhan pangan warga Jakarta. Dia pun mengaku sudah ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
"Tadi kami mengadakan rapat koordinasi TPID membahas perkembangan inflansi daerah. Tentunya, ada beberapa bahan pokok yang naik, seperti telur dan beras, tapi tidak signifikan. Stok pangan dalam kondisi safety dan cukup stabil, semuanya terjaga dengan baik," kata Heru, Selasa, 20 Desember.
Adapun dua komoditas pangan telah mengalami kenaikan harga di Jakarta adalah telur ayam dan beras medium IR III. Harga telur ayam meningkat akibat kenaikan harga pakan ternak. Melonjaknya harga juga dipicu naiknya permintaan jelang Natal 2022 dan digunakannnya telur sebagai bantuan sosial rutin.
Sedangkan beras medium IR III mengalami kenaikan sejak Oktober 2022. Kenaikan lantaran tingginya harga gabah kering giling tingkat penggilingan karena naiknya biaya produksi beras dan terbatasnya suplai karena belum masuk musim panen padi.
Dijabarkan dalam rapat tersebut, berbagai upaya dalam pengendalian inflasi, serta mengantisipasi perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, yakni:
1. Melakukan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan. Saat ini, prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis bulan Desember 2022–Januari 2023 berada pada level cukup aman.
2. Mendistribusikan telur ayam ras pada kegiatan pangan subsidi bagi masyarakat tertentu dengan harga Rp.10.000 per kilogram.
3. Pemerintah melalui PT Food Station Tjipinang Jaya bekerja sama dengan Bulog Divre Jakarta Banten mendistribusikan Beras KPSH Medium sejak Oktober 2022 dan direncanakan akan terus berlangsung sampai Februari 2023. Selain itu, juga mendistribusikan beras jenis premium pada kegiatan pangan subsidi bagi masyarakat tertentu.
Baca juga:
- Ridwan Kamil ke Jakarta Temui Pj Gubernur Heru Budi untuk Pertama Kali, Ada Apa?
- KPK Jerat Pidana Jika Ada Pihak Rintangi Penyidikan Kasus Pengurusan Perkara di MA
- Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, KIB Disarankan Segera Pasang Kandidat Capres Hitung-hitung Efek Ekor Jas
- Usai Anies Baswedan Lengser, Pemprov DKI Pasang Pagar di Sekeliling Tebet Eco Park
4. Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
5. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah baik secara B2B maupun G2G.
6. Melakukan pasar murah, bazar murah atau kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi Harga (KPSH).
7. Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.
8. Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat gerakan menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan.
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup WhatsApp untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.
10. Menjaga daya beli masyarakat dengan terus melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial di tahun 2023.