Ketua DPRD Kalsel: Normalisasi Sungai Upaya Kendalikan Banjir

BANJARMASIN - Normalisasi sungai salah satu upaya untuk mengendalikan banjir atau meminimalkan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK mengatakan, dirinya menganjurkan perlunya normalisasi sungai di provinsi ini.

"Amuntai yang berjuluk "kota bertaqwa" tidak ada lagi genangan air banjir seperti awal tahun 2000-an," katanya di Banjarmasin dilansir ANTARA, Rabu, 14 Desember.

Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menunjuk contoh kota Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin) ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara belakangan ini yang terhindar dari genangan air banjir yang lama.

"Hal tersebut berkat normalisasi sungai-sungai yang mati seperti Sungai Alabio, Haur Gading, Babirik menuju Danau Panggang dan Paminggir langsung ke Sungai Barito," lanjutnya.

Ada tiga jalur sungai menuju Sungai Barito kini pengerukan atau normalisasinya hampir 70 persen selesai.

"Seiring dengan normalisasi sungai-sungai tersebut seperti banjir Januari 2021, atau tahun kemarin Amuntai aman," tambahnya.

Sedangkan beberapa kota di Kalsel terkena bencana banjir seperti Barabai (165 km dari Banjarmasin) ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kandangan (135 km dari Banjarmasin) ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), demikian Supian HK.

Anggota DPRD Kota Banjarbaru Hindera Wahyudin sebelumnya meminta Pemerintah Kota Banjarbaru bersinergi dengan Pemprov mencegah banjir di Kecamatan Cempaka.

"Harapan kami, Pemkot Banjarbaru dan Pemprov Kalsel lebih bersinergi menata kawasan Cempaka sehingga bisa mencegah banjir yang sering melanda setelah hujan," ujarnya.

Menurut dia, solusi terhadap ancaman banjir menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mereka mengharapkan perhatian pemerintah agar tidak lagi menjadi korban banjir.

"Harapan masyarakat, pemerintah mampu mengatasi persoalan banjir yang selalu menghantui apalagi status Banjarbaru sudah menjadi ibukota Kalsel, sehingga diperlukan langkah komprehensif," katanya.i